Sesat Pikir Program MBG

Kritik publik terhadap program MBG bukanlah serangan terhadap niat memberi makan, melainkan gugatan atas bagaimana uang negara yang dikumpulkan dari pajak dan keringat rakyat dikelola. Mari kita urai benang kusut dari retorika ini.

Fallacy of False Equivalence (Menyamakan Uang Negara dengan Uang Pribadi)

Sesat pikir pertama dan paling mendasar adalah ilusi bahwa program pemerintah adalah wujud kedermawanan personal pemimpinnya.

Faktanya, Presiden tidak sedang "memberi makan" dari kantong pribadinya. Program MBG murni dibiayai oleh APBN, di mana porsi terbesarnya (sekitar 82 persen) bersumber dari pajak rakyat dan sisanya ditambal melalui utang negara.

Ketika seorang pejabat negara menggunakan APBN, ia bertindak sebagai manajer atau pengelola dana publik, bukan donatur. Mengklaim program yang dibiayai pajak sebagai "pemberian" adalah sebuah manipulasi logika yang berbahaya. Pasalnya, hal itu menempatkan rakyat sebagai pihak yang seolah berutang budi, padahal rakyatlah penyandang dana sebenarnya.

Strawman Fallacy (Membangun Orang-orangan Jerami)

Pernyataan "saya diserang karena mau kasih makan" adalah contoh klasik dari Strawman Fallacy. Teknik ini bekerja dengan cara membelokkan argumen lawan menjadi sesuatu yang ekstrem atau tidak masuk akal agar lebih mudah dipatahkan.

Publik yang kritis tidak pernah menolak gagasan bahwa rakyat miskin harus makan gizi yang cukup. Yang dikritik habis-habisan adalah mekanisme eksekusinya.

Alih-alih memberikan bantuan langsung tunai yang bisa seketika digunakan oleh mereka yang membutuhkan, pemerintah justru memilih jalan berputar: mendirikan lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional (BGN), membangun dapur umum, dan menggelar tender pengadaan logistik skala raksasa.

Jebakan Birokrasi dan Potensi "Bancakan" Proyek

Di sinilah letak argumen yang sengaja dihindari oleh retorika sang presiden. Skema proyek fisik berskala nasional seperti MBG membutuhkan rantai birokrasi yang sangat panjang. Secara historis, setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai triliunan rupiah selalu diiringi dengan risiko kebocoran anggaran yang masif.

Ketika dana dialirkan dalam bentuk proyek katering dan pengadaan bahan baku, uang tersebut tidak 100 persen masuk ke perut rakyat. Sebagian besar akan tersedot untuk biaya operasional lembaga, margin keuntungan vendor, dan yang paling dikhawatirkan menjadi ladang "bancakan" para pencari rente atau elit bisnis yang dekat dengan kekuasaan.

Jika uang tersebut ditransfer langsung kepada kelompok rentan tanpa melalui perantara proyek BGN, nilai uang yang diterima akan jauh lebih utuh dan efisien. Rakyat makin sesak napas. Pada akhirnya, retorika merasa menjadi "korban serangan karena berbuat baik" harus diakhiri. Rakyat berhak, bahkan wajib, mengkritisi setiap program pemerintah.

Ujung dari program bernilai fantastis yang tidak efisien adalah melebarnya defisit anggaran. Untuk menambalnya, pemerintah hanya punya dua pilihan: menambah utang baru, atau memeras rakyat lebih keras lagi melalui kenaikan pajak (seperti PPN) dan berbagai pungutan lainnya.

Rakyat berhak menolak narasi kedermawanan palsu, terutama ketika kedermawanan itu dibiayai dari dompet mereka sendiri, sementara keuntungan proyeknya berpotensi hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu.

Menggugat Alibi Moral Elite Kekuasaan

Sering kali, di tengah kritik publik terhadap memburuknya tata kelola pemerintahan atau mencuatnya skandal di lingkaran kekuasaan, muncul sebuah narasi pembelaan yang seolah terdengar bijak: "Pejabat adalah cerminan rakyatnya." Narasi ini secara halus menyiratkan bahwa kualitas buruk para pemangku kebijakan hanyalah pantulan dari rendahnya moralitas masyarakat di akar rumput.

Sekilas, pernyataan tersebut tampak seperti ajakan untuk introspeksi diri. Namun, bila dibedah melalui kacamata sosiologi politik, sejarah, dan etika tata kelola publik, argumen tersebut tak lebih dari sebuah sesat pikir. Narasi ini acap kali digunakan sebagai instrumen cuci tangan oleh elite kekuasaan untuk memindahkan beban tanggung jawab institusional ke pundak masyarakat awam sebuah praktik yang dalam sosiologi disebut sebagai victim blaming (menyalahkan korban).

Pada kenyataannya, arah moral, etika, dan budaya suatu bangsa tidak dibentuk oleh kepanikan masyarakat yang sedang berjuang menyambung hidup, melainkan direkayasa oleh mereka yang memegang kendali kekuasaan.

Keteladanan yang Menetes dari Atas

Dalam sejarah peradaban, pijakan filosofis mengenai relasi penguasa dan rakyat telah lama dirumuskan dengan sangat tajam. Salah satu yang paling abadi adalah adagium masyhur dari Imam Al-Ghazali:

"An-nas 'ala dini mulukihim." (Manusia atau rakyat itu senantiasa mengikuti perilaku dan kebiasaan pemimpinnya).

Filosofi ini menegaskan bahwa standar kewajaran dalam suatu tatanan masyarakat ditentukan oleh pucuk pimpinannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Tone at the Top (Keteladanan dari Atas) yang mendasari teori manajemen modern. Integritas sebuah sistem tidak dibangun dari bawah, melainkan ditegakkan oleh pucuk pimpinan. Jika manipulasi hukum dan pelanggaran etika dinormalisasi oleh elite, masyarakat akan dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi dan meniru perilaku tersebut sebagai cara untuk bertahan.

Menggugurkan Alibi dengan Fakta Sosiologis

Berbagai disiplin ilmu telah membuktikan bahwa membebankan kegagalan moral negara kepada rakyat adalah sebuah ekuivalensi palsu (false equivalence). Berikut adalah pembedahan akademis yang meruntuhkan narasi tersebut:

Hukum Alam Kekuasaan Ibnu Khaldun: Dalam mahakarya Muqaddimah, Bapak Sosiologi Klasik Ibnu Khaldun merumuskan bahwa pihak yang dikuasai secara psikologis akan selalu mengimitasi pihak yang berkuasa. Rakyat cenderung meniru gaya hidup, pola pikir, hingga cara penyelesaian masalah para elitenya. Menuntut kesempurnaan moral dari rakyat di saat sistem di atasnya korup adalah sebuah anomali sosiologis.

Patologi Sosial Prof. Syed Hussein Alatas: Pakar sosiologi korupsi terkemuka, menolak keras pandangan yang menyalahkan budaya lokal atas kebobrokan suatu negara. Menurutnya, pembusukan moral selalu menetes dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Pejabat memiliki privilese, akses terhadap anggaran, dan kendali atas instrumen hukum. Ketika pejabat menyalahkan budaya masyarakat, mereka sejatinya sedang melarikan diri dari tanggung jawab.

Teori Elite Pareto dan Mosca: Ilmu sosiologi politik modern memandang bahwa arah kebijakan dan budaya suatu negara dikendalikan oleh segelintir minoritas elite, bukan mayoritas massa. Masyarakat luas pada dasarnya tidak terorganisir dan hanya merespons struktur yang direkayasa oleh kelompok penguasa.

Menyamakan kedudukan etis antara rakyat biasa dgn pejabat publik adalah pengabaian total terhadap ketimpangan relasi kuasa. Rakyat pada umumnya hidup dalam batasan sistem yang sudah dibuat, sementara pejabat adalah arsitek dari sistem itu sendiri. Pejabat digaji, diberi fasilitas, dan disumpah justru untuk memperbaiki kelemahan yang ada di tengah masyarakat, bukan menjadikannya kambing hitam atas kegagalan kepemimpinan.

Sudah saatnya publik kritis dalam mencerna narasi-narasi pelarian tanggung jawab semacam ini. Rakyat tidak melahirkan sistem yang rusak; sebaliknya, sistem yang digerakkan oleh elite yang pragmatis dan oportunis-lah yang pada akhirnya memaksa rakyat untuk meniru perilaku para penguasanya. Beban moral dan tanggung jawab keteladanan sebuah bangsa mutlak berada di atas, bukan di bawah.

Sesat Pikir Keterlibatan Militer dan Polisi dalam Urusan Sipil 

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Prabowo Subianto, keterlibatan militer dalam urusan sipil kian masif hingga memicu kritik tajam atas bangkitnya gaya pemerintahan militeristik.

Mulai dari pembangunan ratusan batalyon baru hingga perluasan wewenang di ruang digital, peran TNI kini terlihat kian dominan melampaui batas pertahanan tradisional negara.

Menanggapi hal itu, Prabowo mempertanyakan tudingan bahwa dirinya tengah menghidupkan kembali militerisme.

Dr. Ariadi MSi
Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)