Mengapa Saya Tetap Optimis terhadap Prabowo

Sebuah video beredar cepat. Seorang aktivis lembaga Kontras, sedang naik motor, wajahnya disiram cairan oleh pengendara motor lain.

Air keras itu membakar bukan hanya kulitnya, tetapi juga rasa aman kita sebagai warga negara.

Ia berteriak. Ia tidak bisa melawan, mengejar penyiramnya. Dalam teriaknya, ada jeritan yang lebih nyaring daripada ribuan demonstrasi.

Di layar lain, seorang intelektual, pakar hukum tata negara, berbicara tenang tentang kemungkinan pemakzulan Prabowo. Kata-katanya tidak berapi-api, tetapi justru itu yang membuatnya terasa lebih dingin, lebih rasional, dan karena itu lebih berbahaya.

Seorang akademisi dan peneliti mendorong lebih jauh. Jalur formal pemakzulan Prabowo, katanya, hampir mustahil. Ia menawarkan jalan lain: menjatuhkan Prabowo lewat aksi massa seperti tahun 1998.

Seakan bangsa ini sedang berdiri di sebuah persimpangan yang sunyi. Tidak ada ledakan besar. Tidak ada kerusuhan masif setelah aksi protes Agustus tahun 2025. Hanya akumulasi kecil dari kegelisahan yang mulai menemukan bahasanya.

Namun di tengah semua itu, saya memilih untuk tetap optimis terhadap Prabowo. Mengapa?

-000-

Sebelum menjelaskan mengapa saya tetap optimis terhadap Prabowo, saya mencoba memahami apa yang menjadi sumber percikan kegelisahan itu.

Kondisi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Data survei LSI Denny JA, Maret 2026, menunjukkan sebuah paradoks. Kepuasan atas Prabowo sebagai presiden tetap tinggi.

Tetapi pada saat yang sama, ketidakpuasan juga tinggi terhadap situasi ekonomi, sulitnya mencari kerja, dan harga-harga yang terus naik.

Dalam konteks seperti inilah, kegelisahan itu menemukan momentumnya.

1. Penyiraman Air Keras dan Ketakutan Akan Represi

Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras bukan sekadar tindakan kriminal. Ia adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan.

Ketika kekerasan menyasar mereka yang bersuara, maka yang terluka bukan hanya individu. Yang terluka adalah ruang demokrasi itu sendiri.

Kekhawatiran mulai tumbuh.  Walau pelakunya dianggap hanya oknum TNI, persepsi berbeda melayang liar.

Apakah ini pertanda awal bahwa kritik akan dibalas dengan intimidasi. Apakah ini sinyal bahwa negara mulai kehilangan toleransinya terhadap suara yang berbeda.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah dugaan keterlibatan oknum aparat yang lebih tinggi. Jika benar, maka ini bukan lagi soal individu. Ini soal institusi. Soal budaya kekuasaan.

Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan. Dimulai dari pembiaran kecil. Dari satu kasus yang tidak dituntaskan. Dari satu suara yang dibungkam.

Civil society membaca tanda-tanda itu. Mereka tidak sekadar bereaksi. Mereka mengingat.

Dan justru ingatan kolektif itulah yang membuat kekhawatiran ini terasa begitu nyata.

-000-

2. Politik Luar Negeri yang Dianggap Menyimpang dari Bebas Aktif

Indonesia selama puluhan tahun dikenal dengan prinsip bebas aktif. Tidak berpihak, tetapi aktif dalam menjaga perdamaian.

Namun kini, sebagian melihat adanya pergeseran.

Keterlibatan Indonesia dalam blok tertentu, yang justru terasosiasi dengan konflik, menimbulkan pertanyaan. Apakah kita masih bebas. Ataukah kita mulai terseret arus geopolitik global.

Lebih jauh lagi, ada kegelisahan yang lebih dalam. Di dalam negeri, sentimen publik terhadap Israel dan Donald Trump sangat negatif. Bukan tanpa alasan. Gambar-gambar anak-anak yang tewas di Gaza, tubuh kecil yang terbungkus kain putih, telah menghantui nurani kolektif bangsa ini.

Indonesia adalah bangsa yang sejak awal berdiri di atas solidaritas terhadap penjajahan dan penderitaan. Maka ketika tragedi kemanusiaan terjadi di Jalur Gaza, publik tidak melihatnya sebagai konflik yang jauh. Ia terasa dekat. Ia terasa personal.

Namun pada saat yang sama, Indonesia justru memilih bergabung dalam forum seperti BOP, yang oleh sebagian kalangan dinilai memiliki keterkaitan dengan kekuatan global yang terlibat dalam eskalasi konflik, termasuk ketegangan dengan Iran.

Walau sudah dijelaskan,
menjadi anggota BOP adalah ikhtiar agar Indonesia punya enggagement dan akses lebih untuk perjuangan Palestina merdeka, tapi tetap berkembang persepsi yang berbeda.

Di sinilah paradoks itu muncul.

Di satu sisi, rakyat bersimpati pada korban. Di sisi lain, negara terlihat berjalan dalam orbit kekuatan yang justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

Yang paling menyayat adalah diamnya sikap terhadap tragedi kemanusiaan. Ketika sekolah dibom di Iran. Ketika 160 remaja dan anak-anak menjadi korban. Ketika dunia berduka.

Dan Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai suara moral di panggung internasional, justru terdengar sunyi.

Civil society melihat ini bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ini soal identitas bangsa.

Apakah kita masih bangsa yang berdiri untuk kemanusiaan. Ataukah kita mulai kehilangan kompas moral kita.

-000-

3. Presiden yang Dianggap Terisolasi dari Realitas

Kritik ketiga lebih halus, tetapi justru paling berbahaya.

Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang sebagai bisikan. Sebagai kegelisahan yang perlahan menyebar di antara mereka yang bekerja di lapangan.

Ada kesan di kalangan civil society bahwa presiden mulai terisolasi dari fakta. Bahwa realitas yang keras, berdebu, dan sering kali tidak nyaman, telah berubah menjadi laporan yang rapi, bersih, dan menyenangkan saat tiba di meja kekuasaan.

Ambil contoh program MBG.

Gagasan program ini mencerahkan. Di atas kertas, eksekusi program ini terlihat berjalan baik. Angka tersaji. Target tercapai. Laporan menunjukkan distribusi lancar, manfaat dirasakan masyarakat. 

Namun di lapangan, cerita yang beredar berbeda.

Ada daerah yang menerima bantuan tidak merata. Ada kualitas yang dipertanyakan. Ada keracunan. Ada pelaksanaan yang terburu-buru, tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai. Ada isu bisnis MBG yang dikendalikan pihak tertentu.

Di beberapa titik, program ini lebih tampak sebagai keberhasilan administratif daripada keberhasilan substantif.

Yang hilang bukan niat baik. Yang hilang adalah kejujuran data.

Contoh lain adalah narasi tentang selesainya bencana di Sumatra.

Dalam pernyataan resmi, situasi disebut telah terkendali. Pemulihan disebut berjalan baik. Bahkan dalam beberapa forum, bencana itu seakan telah menjadi masa lalu.

Namun bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara, bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian, bagi anak-anak yang masih belajar di ruang darurat, bencana itu belum pernah benar-benar selesai.

Bencana bukan hanya soal air yang surut atau tanah yang mengering. Bencana adalah trauma yang menetap. Adalah kehidupan yang belum kembali.

Ketika negara terlalu cepat menyatakan selesai, ia tanpa sadar meninggalkan mereka yang masih berjuang.

Di sinilah masalah utamanya.

Ini bukan soal presiden tidak peduli. Justru sebaliknya. Ini soal sistem informasi yang gagal membawa realitas secara utuh ke pusat kekuasaan.

Ketika seorang pemimpin hanya menerima kabar baik, maka keputusan yang diambil akan selalu terlalu optimis, terlalu cepat, dan sering kali terlalu jauh dari kenyataan.

Ia tidak lagi memimpin realitas. Ia memimpin versi realitas yang telah disaring.

Oleh sebagian, presiden dianggap tidak menerima informasi apa adanya, yang banyak buruknya di lapangan. Dan situasi seperti ini adalah musuh paling sunyi dalam kebijakan publik. Ia tidak terlihat. Ia tidak terasa. Tetapi perlahan, ia menggerus kualitas keputusan.

Civil society membaca ini sebagai alarm. Bukan untuk memberontak. Tetapi untuk menyadarkan.

Karena sejarah berulang kali menunjukkan, banyak pemimpin tidak jatuh karena niat buruk. Mereka jatuh karena terlalu lama hidup dalam informasi yang salah.

Dan ketika mereka akhirnya menyadari, sering kali semuanya sudah terlambat.

-000-

Tiga hal di atas agaknya menjadi sumber kegelisahan banyak civil society. Tetapi saya tetap optimis pada Prabowo.

Mengapa Saya Tetap Optimis pada Prabowo? Optimisme saya bukan lahir dari kepatuhan pada kekuasaan, melainkan dari keyakinan bahwa seorang pemimpin besar justru diuji saat kritik datang.

Sejarah memberinya kesempatan untuk menjawabnya dengan kebesaran.

Pertama, Prabowo memiliki dorongan berprestasi yang luar biasa.

Ia bukan pemimpin yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh kegagalan, penuh luka.

Tiga kali ia kalah dalam pilpres. Namun ia kembali. Lagi dan lagi.

Itu bukan ambisi biasa. Itu adalah obsesi untuk meninggalkan jejak.

Dalam psikologi kepemimpinan, dorongan seperti ini disebut need of achievement. Dan dalam banyak kasus, inilah bahan bakar utama perubahan besar.

Saya percaya, seseorang yang telah mengorbankan begitu banyak untuk mencapai posisi ini, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengharumkan bangsanya.

Ada manusia yang mengejar jabatan demi kehormatan pribadi. Ada pula manusia yang setelah berkali-kali kalah tetap kembali, karena merasa sejarah belum selesai berbicara kepadanya.

Prabowo, dalam pembacaan saya, termasuk kategori kedua.

Ia telah menunggu terlalu lama untuk sampai di titik ini. Justru karena itu, saya sulit percaya ia akan puas hanya menjadi presiden biasa. Ia ingin dikenang. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Dan hasrat untuk meninggalkan jejak sejarah, bila diarahkan dengan benar, dapat menjadi energi yang sangat besar bagi perubahan nasional.

-000-

Kedua, kelemahan utama bukan pada gagasan, tetapi pada tata kelola eksekusi.

Visi besar tidak pernah menjadi masalah bagi Prabowo Subianto. Justru di situlah kekuatannya. Ia berpikir dalam skala besar. Dalam lompatan. Dalam ambisi yang melampaui rutinitas birokrasi.

Namun sejarah pembangunan di banyak negara mengajarkan satu hal yang sunyi tetapi menentukan.

Visi besar tanpa mesin eksekusi yang presisi hanya akan menjadi retorika yang indah, tetapi rapuh.

Di sinilah letak kebutuhan paling mendesak.

Prabowo tidak perlu mengurangi visinya. Ia hanya perlu memperkuat lapisan teknokratis di sekelilingnya.

Lapisan ini bukan sekadar kumpulan ahli. Ia adalah sistem berpikir. Sistem yang memastikan bahwa setiap ide diuji sebelum dijalankan. Setiap kebijakan diukur sebelum diperluas. Setiap ambisi disesuaikan dengan kapasitas nyata negara.

Teknokrat yang dibutuhkan bukan hanya pintar. Tetapi juga berani.

Berani mengatakan tidak ketika sebuah program belum siap. Berani memperlambat ketika ritme terlalu cepat. Berani mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan sekaligus.

Karena dalam pemerintahan, keberanian terbesar bukan selalu mengambil keputusan. Tetapi menahan diri dari keputusan yang prematur.

Lebih jauh lagi, lapisan teknokratis harus bekerja dengan metodologi yang disiplin.

Setiap program besar harus dimulai dari pilot project. Dalam skala kecil. Dalam ruang yang terkontrol.

Di sana, kebijakan diuji bukan dengan asumsi, tetapi dengan data. Dengan umpan balik nyata dari masyarakat. Dengan kegagalan kecil yang justru menjadi sumber pembelajaran.

Setelah itu, barulah program diperluas. Dengan perbaikan. Dengan adaptasi. Dengan kesadaran bahwa realitas selalu lebih kompleks daripada desain awal.

Tanpa proses ini, negara akan terus mengulang pola yang sama. Program diluncurkan besar-besaran. Dihadapkan pada masalah di lapangan. Lalu diperbaiki setelah terlambat.

Selain itu, ada satu kesadaran yang sering diabaikan.

Negara memiliki keterbatasan.

Keterbatasan anggaran. Keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas institusi.

Dalam kondisi seperti ini, prioritas menjadi segalanya.

Tidak semua program kerakyatan bisa dijalankan sekaligus, sebaik apa pun niatnya. Justru dengan memilih beberapa yang paling strategis, dan mengeksekusinya dengan sangat baik, kepercayaan publik akan tumbuh.

Dan kepercayaan itu adalah modal terbesar untuk langkah berikutnya.

Lapisan teknokratis juga berfungsi sebagai jembatan antara visi dan realitas.

Mereka menerjemahkan ambisi menjadi langkah-langkah konkret. Mengubah gagasan menjadi garis waktu. Mengubah harapan menjadi indikator kinerja yang terukur.

Tanpa jembatan ini, visi akan terus melayang. Tidak pernah benar-benar menyentuh tanah.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan perubahan arah. Tetapi penguatan fondasi.

Prabowo sudah memiliki energi, keberanian, dan dorongan sejarah untuk meninggalkan jejak besar.

Yang ia butuhkan sekarang adalah sistem yang memastikan bahwa setiap langkahnya tidak hanya besar, tetapi juga tepat.

Karena dalam pembangunan bangsa, yang menentukan bukan seberapa tinggi kita bermimpi.

Tetapi seberapa akurat kita menapak.

-000-

Ketiga, waktu masih tersedia.

Pemerintahan ini baru berjalan 1,5 tahun. Masih ada 3,5 tahun ke depan. Bahkan ada potensi periode kedua.

Dalam politik, waktu adalah variabel yang menentukan. Kesalahan bisa diperbaiki. Arah bisa dikoreksi. Strategi bisa disesuaikan.

Selama ada kemauan untuk belajar, maka waktu menjadi sekutu. Dan saya melihat, peluang itu masih terbuka.

Banyak pemerintahan justru menemukan bentuk terbaiknya bukan di awal, tetapi setelah melewati benturan pertama dengan kenyataan. Setelah kritik datang. Setelah euforia reda. Setelah kekuasaan dipaksa menatap cermin.

Karena itu, saya belum melihat titik ini sebagai akhir penilaian. Saya melihatnya sebagai masa ujian.

Masih ada waktu untuk membenahi sistem informasi. Masih ada waktu untuk memperkuat teknokrasi. Masih ada waktu untuk membedakan mana program yang layak diteruskan, mana yang harus dikoreksi, dan mana yang harus dihentikan.

Optimisme saya lahir bukan dari angan-angan, tetapi dari kesadaran bahwa sejarah politik selalu memberi ruang bagi koreksi, selama pemimpinnya masih mau belajar.

Karena itu, optimisme di sini bukan seruan untuk menutup mata, tetapi ajakan menimbang ulang: apakah kritik-kritik tajam tadi akan dijadikan alarm peringatan, atau justru diabaikan sampai berubah menjadi krisis.

-000-

Dalam skenario terbaiknya, Prabowo dapat menjadi sosok seperti Deng Xiaoping atau Lee Kuan Yew.

Bukan dalam arti meniru, tetapi dalam arti membangun fondasi. Fondasi yang kuat. Rasional. Berbasis data. Dan berpihak pada rakyat.

Namun itu tidak akan terjadi secara otomatis. Perlu dibentuk mekanisme koreksi.

Devil’s advocate. Sebuah sistem yang secara sengaja menguji setiap kebijakan. Mencari celahnya. Mengkritiknya sebelum ia dijalankan.

Devil’s advocate adalah peran yang sengaja dibentuk untuk menguji sebuah draft kebijakan publik Presiden.

Forum atau lembaga Devil’s Advocate ini justru diminta untuk menantang gagasan dominan, menguji asumsi, dan mengungkap kelemahan tersembunyi agar keputusan lebih matang, kritis, dan tahan terhadap bias serta kesalahan kolektif.

Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat.

Selain itu, perlu think tank independen. Di luar pemerintah. Yang bebas dari tekanan kekuasaan. Yang berani berpikir jangka panjang.

Think tank independen adalah lembaga riset nonpemerintah yang bebas dari kepentingan politik, menghasilkan analisis berbasis data, memberi rekomendasi strategis jangka panjang, serta menguji kebijakan secara kritis demi kepentingan publik luas.

Think tank ini sengaja dibuat dedicated untuk mengawal kebijakan publik Prabowo.

Devil’s advocate dan Think Tank independen ini perlu dibuat untuk melengkapi gagasan besar Prabowo, agar lebih tepat arah, sesuai dengan sentimen publik, dan dalam visi negara modern.

Tanpa ini, kebijakan akan selalu reaktif. Tidak strategis. Atau tak sejalan dengan prinsip
negara modern, yang kuat dalam rasionalitas ekonomi, juga sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi.

Negara besar tidak dibangun hanya dengan niat baik. Ia dibangun dengan sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri.

Dan di titik inilah masa depan Prabowo akan ditentukan. Bukan terutama oleh besarnya janji. Bukan pula oleh kerasnya menghadapi kritik. Tetapi oleh kesediaannya membangun pagar koreksi di sekitar kekuasaan.

Sebab kekuasaan yang tidak dikoreksi akan mudah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, ia mulai tuli terhadap realitas.

Sebaliknya, kekuasaan yang dikelilingi oleh akal sehat, data, kritik, dan keberanian untuk diuji, punya peluang jauh lebih besar untuk menghasilkan warisan yang nyata.

-000-

Dua buku di bawah ini dapat memperkaya wawasan kita atas permasalahan di atas.

Pertama, buku berjudul Seeing Like a State karya James C. Scott, Yale University Press, 1998

Buku ini mengingatkan kita tentang bahaya terbesar dalam pemerintahan modern: ilusi keteraturan.

Scott menunjukkan bagaimana negara sering kali menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi angka, peta, dan indikator. Tujuannya baik, untuk memudahkan pengelolaan. Namun dalam proses itu, banyak hal yang hilang.

Kebijakan yang dirancang dari atas sering gagal karena tidak memahami kompleksitas di bawah. Negara melihat hutan, tetapi lupa melihat pohon.

Scott memberi banyak contoh kegagalan besar. Dari pertanian kolektif hingga perencanaan kota. Semua memiliki pola yang sama: kepercayaan berlebihan pada eksekutor pusat tanpa mendengar realitas lokal.

Relevansinya dengan Indonesia sangat kuat. Ketika presiden menerima laporan yang terlalu disederhanakan, maka keputusan yang diambil bisa meleset jauh dari kenyataan.

Di sinilah pentingnya sistem koreksi. Devil’s advocate dan think tank independen bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah penyeimbang. Mereka memastikan bahwa negara tidak terjebak dalam ilusi yang diciptakannya sendiri.

-000-

Buku kedua berjudul The Fifth Risk karya Michael Lewis, W. W. Norton & Company, 2018.

Michael Lewis dalam buku ini membuka sisi yang jarang terlihat dari pemerintahan: pentingnya eksekutor yang kompeten.

Ia menunjukkan bahwa banyak fungsi vital negara tidak terlihat oleh publik. Dari pengelolaan energi hingga kesiapsiagaan bencana.

Ketika posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten, risikonya bukan sekadar kebijakan yang buruk. Tetapi kegagalan sistemik yang bisa berdampak luas.

Lewis menyebutnya sebagai risiko yang tidak terlihat, tetapi paling berbahaya.

Buku ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya dengan visi. Ia membutuhkan eksekusi. Dan eksekusi bergantung pada kualitas orang-orang di dalam sistem.

Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan. Tanpa lapisan teknokratis yang kuat, visi sebesar apa pun akan gagal diimplementasikan.

Maka memperkuat birokrasi bukan pilihan. Ia adalah keharusan.

-000-

Saya tetap optimis pada Prabowo bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Justru sebaliknya. Ini adalah keberanian untuk menyelami masalah, lalu tetap percaya pada kemungkinan perbaikan.

Namun, optimisme ini hanya akan berarti jika Prabowo berani memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Jika pelaku kekerasan terhadap aktivis dibiarkan tanpa kejelasan dan keadilan, maka semua rencana besar, sehebat apa pun, akan terasa kosong.

Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal program dan angka. Ia harus berdiri di atas rasa keadilan. Tanpa itu, kekuasaan akan kehilangan arah, dan kepercayaan rakyat perlahan hilang.

Keberhasilan ini pun bergantung pada kemampuan Prabowo mengonsolidasikan koalisi parlemen menjadi mesin pendukung kebijakan teknokratis.

Ini membuat ambisi sejarahnya tidak terbentur tembok kepentingan politik praktis yang seringkali menghambat akselerasi pembangunan.

Saya melihat kritik civil society bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan sisi yang tidak ingin kita lihat.

Dan jika seorang pemimpin berani bercermin, maka ia memiliki peluang untuk tumbuh.

Di situlah letak harapan saya.

Bahwa di tengah kegelisahan ini, masih ada ruang untuk belajar. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan masih ada kesempatan untuk meninggalkan warisan yang layak dikenang.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat mereka yang sempurna. Ia mencatat mereka yang mau berubah.

Ia mencatat mereka yang, ketika dikritik, tidak memilih membungkam, tetapi memilih mendengar. Tidak memilih marah, tetapi memilih membenahi. Tidak memilih tenggelam dalam pujian, tetapi berani menatap kenyataan.

Dan mungkin, justru di sanalah ukuran paling sejati dari seorang pemimpin akan ditentukan

Karena itu, optimisme saya pada Prabowo bukan optimisme yang naif. Itu optimisme yang lahir dari luka, dari data, dan dari kesediaan mengakui bahaya sebelum semuanya terlambat.