Macron secara terbuka mengkritik kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ia menyebut ancaman tarif sebagai alat penekan adalah hal yang ‘tidak dapat diterima’. Ia menegaskan: Meskipun Eropa ingin bekerja sama, mereka tidak akan tunduk pada kepada ‘perundung’ (bullies).
Ia menyerukan agar Eropa mengakhiri ‘kenaifan ekonomi’. Yang pada pokoknya: Eropa harus memperkuat pertahanan perdagangannya sendiri. Tidak boleh lagi terlalu bergantung pada negara lain (terutama AS dan China) untuk keamanan dan kemakmuran.
Ia berargumen bahwa Eropa berhak melindungi kepentingannya saat aturan main global tidak dihormati oleh pihak lain -- yang menurut penulis sama juga dengan Trump Colorally: Pembaruan agresif dari Doktrin Monroe. Artinya sama:
‘national interest is the first priority’.
Macron tampil sebagai ‘pembela tatanan lama yang stabil’. Sekaligus pemimpin yang ingin membawa Eropa menjadi kekuatan mandiri yang mampu berkata “tidak" pada tekanan ekonomi Amerika maupun China.
Sehingga jika disimpulkan, pidato Macron vs pidato Trump di forum tersebut adalah: Jika Trump datang dengan retorika ‘Kita menang, kalian kalah’. Maka Macron membalas dengan ‘Jika aturan main dirusak, semua orang kalah’.
Jalan Tengah PrabowoDi saat Macron dan Trump berdebat soal aturan lama versus tanpa aturan, Presiden Prabowo Subianto tampil dengan pendekatan yang lebih tenang namun tegas. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah sahabat bagi semua (friend to all). Namun tetap konsisten pada kebijakan hilirisasi untuk kepentingan Indonesia.
Pesan tersiratnya: Kami punya bahan bakunya (Nikel, dll). Kalian silakan datang. Tapi bangun pabriknya di sini. Dan jangan dikte kami soal cara kami mengelola kekayaan alam.
Saat Macron tetap pada komitmen
Green Deal, dan Trump cenderung skeptis terhadap agenda iklim global dan lebih memilih memaksimalkan produksi minyak dan gas AS, Prabowo menawarkan solusi bioenergi (seperti sawit).
Jadi, di tengah ketegangan forum WEF di Davos, dimana Macron dianggap pemimpin yang cemas, sedangkan Trump sebagai pemimpin pengganggu status quo, Prabowo tampil sebagai perwakilan suara Global South (third countries) yang lebih berani menentukan syarat dalam kerja sama internasional.
Itulah mengapa Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia punya Danantara yang mengelola aset sekitar 1 triliun dolar AS. Yang sejajar dengan Sovereign Wealth Fund besar dunia.
Sehingga di forum itu, Indonesia tidak datang sebagai negara yang meminta bantuan. Atau memohon agar negara-negara yang hadir investasi di Indonesia. Tetapi Indonesia siap menjadi mitra investasi yang setara.
Jika dulu kita sering dianggap sebagai ‘pasar konsumsi’ dan peminta-minta investasi, sekarang melalui Danantara, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah ‘raksasa investasi’ yang memiliki posisi tawar setara dengan kekuatan dunia.
Karena Danantara mengonsolidasikan kekuatan BUMN (seperti Bank Mandiri, BRI, dll) agar Indonesia punya modal sendiri untuk mendanai proyek strategis. Sehingga tidak ‘didikte’ oleh syarat pinjaman atau investasi asing.
Ini sejalan dengan pemikiran Hatta sejak November 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. (merujuk tulisan penulis sebelumnya yang berjudul: ‘Hatta dan Danantara’).
Saat itu di bulan November 1945, Bung Hatta berbincang dengan Bung Karno tentang sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. Termasuk bagaimana menggerakkan perekonomian di dalam negeri.
Sangat
clear: Hatta menempatkan urut-urutan sumber pembiayaan. Urutan pertama, modal nasional (dari dalam negeri). Urutan kedua, utang atau pinjaman dari luar negeri. Urutan ketiga, penanaman modal asing, dengan mengundang investor asing masuk ke Indonesia.
Mengapa Hatta menempatkan modal nasional di urutan pertama? Karena amanat Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas -- perekonomian negara ini harus dijalankan dengan model ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukan pedagang kaki lima atau usaha mikro.
Tetapi ekonomi kerakyatan adalah adanya ruang dan peluang bagi rakyat untuk terlibat dalam produksi ekonomi nasional. Karena ekonomi kerakyatan Indonesia adalah koreksi atas struktur Ekonomi Kolonial yang menghisab dan mengeksploitasi rakyat.
Meski begitu, Hatta tetap menempatkan pinjaman luar negeri dan modal asing di urutan berikutnya. Yang artinya sistem perekonomian Indonesia tetap terbuka. Bukan perekonomian tertutup. Tetapi secara prinsip, modal nasional menjadi yang utama.
Karena Konstitusi Indonesia menolak penempatan perekonomian Indonesia sebagai sub-ordinasi perekonomian asing. Sekaligus sebagai konsekuensi sikap untuk melakukan koreksi mendasar atas ekonomi kolonial di era penjajahan Belanda.
Karena itu Hatta memberi syarat ketat untuk pinjaman luar negeri dan penaman modal asing. Syarat pinjaman luar negeri ada tiga. Pertama, negara pemberi pinjaman tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri. Kedua, suku bunga utang luar negeri tidak boleh lebih dari 3,5 persen setahun. Ketiga, jangka waktu utang luar negeri harus cukup lama.
Sedangkan terhadap penanaman modal asing, Hatta menolak konsep turn key project. Dimana semua proses produksi dikendalikan dan diisi total oleh asing. Karena menurut Hatta, orang asing hanya boleh berada di jabatan dengan keahlian dan ketrampilan. Untuk kemudian menularkan keahlian dan ketrampilannya kepada bangsa Indonesia.
Sehingga, sudah seharusnya ada perubahan paradigma. Bahwa kita tidak lagi sekadar menjual tanah dan air. Tapi mengelola kekayaan itu secara mandiri untuk menjadi pemain global. Danantara harus menjadi ‘Benteng Ekonomi’ Indonesia. Tentu ini tugas berat bagi Rosan Roeslani dan kawan-kawan yang ada di Danantara.
S. Alamsyah Jurnalis/Kandidat Doktor Hukum dan Pembagunan Universitas Airlangga/Pendiri Pusat Studi Pembangunan Berbasis Pancasila
BERITA TERKAIT: