Kasihan betul nasib republik ini, dan kasihan benar SBY. Di usia pensiun, ketika manusia normal sibuk menghafal jadwal minum obat dan mengatur kanvas lukisan, SBY justru diseret kembali ke pusat badai politik nasional.
Bukan sebagai penyelamat bangsa, bukan pula sebagai penengah, melainkan dituding sebagai dalang maha licik di balik isu dugaan ijazah palsu Jokowi.
Ini bukan sekadar tuduhan, ini epik. Ini kisah konspirasi level dewa-dewa Olympus, ditulis dengan tinta algoritma dan dibacakan oleh nabi-nabi TikTok.
Nuan bayangkan adegannya. SBY sedang memegang kuas, menatap kanvas dengan tatapan filosofis, lalu tiba-tiba di semesta lain muncul notifikasi, “Partai biru dalang ijazah palsu.” Dalam hitungan detik, sang Presiden ke-6 berubah dari pelukis menjadi
mastermind.
Tangannya dianggap menggerakkan akun anonim, pikirannya disebut menyusun skenario, napasnya dituduh berirama dengan dengung politik bawah tanah.
Bahkan Megawati Soekarnoputri ikut diseret, seolah ada persekutuan rahasia lintas sejarah, lintas ideologi, lintas logika. Kalau ini film, judulnya mungkin “Avengers: Civil War Lokal”.
Padahal kenyataan jauh lebih membosankan, dan karena itu sulit diterima publik yang sudah kecanduan drama.
Andi Arief, politikus Partai Demokrat, menyampaikan pada Kamis 1 Januari 2026, sebagaimana dipantau
Kompas TV, bahwa SBY justru sangat terganggu dengan tudingan ini.
Bukan terganggu ala netizen yang cuma
ngedumel, tapi terganggu sebagai warga negara yang merasa difitnah.
Bahkan terbuka kemungkinan SBY menempuh jalur hukum. Dimulai dari somasi, lalu bisa berlanjut ke proses hukum penuh, sebab ini soal keadilan. SBY tidak merasa melakukan apa pun, tapi namanya dipajang di etalase fitnah.
Andi Arief juga memastikan hubungan SBY dan Jokowi sampai hari ini baik-baik saja. Tidak ada perang senyap, tidak ada sandi rahasia, tidak ada peta konspirasi di ruang bawah tanah.
Namun di jagat maya, fakta semacam itu kalah pamor dari teori liar. Apalagi jika dibumbui istilah “king maker”, “partai biru”, dan “dalang di balik layar”. Di era ini, siapa pun bisa menjadi antagonis, asal narasinya cukup emosional dan durasinya cukup pendek.
Partai Demokrat pun naik pitam. Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas, menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah keji dan menyesatkan publik.
Badan Hukum Demokrat bergerak lebih jauh dengan melayangkan somasi resmi kepada akun-akun media sosial yang menyebarkan tuduhan itu.
Isinya tegas, minta permintaan maaf terbuka dalam waktu 3x24 jam. Ini bukan konten, ini dokumen hukum. Tapi sekali lagi, surat somasi kalah viral dibanding potongan video dengan backsound dramatis.
Yang lebih ironis, semua ini berangkat dari isu lama soal ijazah Jokowi, yang kembali dihangatkan, dipelintir, lalu ditempeli nama SBY tanpa bukti.
Tidak ada dokumen, tidak ada saksi, tidak ada fakta hukum yang mengaitkan SBY dengan isu tersebut.
Yang ada hanya keriuhan, pengulangan, dan keyakinan palsu yang dipelihara bersama. Fitnah menjadi hiburan, konspirasi menjadi konsumsi.
Maka jadilah kisah ini tragedi komedi nasional. Seorang presiden pensiunan yang ingin hidup tenang malah dipaksa ikut episode baru drama politik.
Republik pun kembali membuktikan satu hal, di negeri ini, kebenaran harus berjuang keras, sebab lawannya bukan kebohongan biasa, melainkan kebohongan yang seru.
"Tega benar budak tu, SBY itu mantan presiden, masa' ngurusin ijazah Jokowi yang juga mantan presiden."
"Budak tadak ade kerje tu, wak. Beda dengan pensiunan di Pontianak, tiap hari ngopi." Ups
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
BERITA TERKAIT: