Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengemban amanat reformasi struktural, perlu mengevaluasi urgensi dan posisi kelembagaan SKK Migas dalam lanskap tata kelola bisnis migas nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kedaulatan energi.
Asal-Usul dan Status Hukum SKK Migas
SKK Migas dibentuk melalui Perpres No. 9 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berada di bawah kontrol penuh negara, bukan dilakukan oleh badan hukum tersendiri yang bersifat korporatistik.
Namun, SKK Migas hingga hari ini tetap berstatus satuan kerja khusus di bawah Kementerian ESDM, tanpa landasan undang-undang yang tegas. Hal ini menimbulkan persoalan tata kelola dari sisi legal standing dan pertanggungjawaban administratif maupun fiskal.
Apalagi dalam praktiknya, SKK Migas memiliki peran yang sangat strategis dalam kontrak-kontrak migas (PSC) serta relasi dengan kontraktor asing, namun tidak memiliki bentuk kelembagaan yang independen, akuntabel, dan terbuka dalam kontrol publik seperti halnya BUMN.
Potensi Tumpang Tindih dan Inefisiensi
Keberadaan SKK Migas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan BUMN Migas seperti Pertamina yang kini mendapat mandat lebih kuat pasca terbitnya UU BUMN 2025. Dalam konteks restrukturisasi holding migas dan konsolidasi energi nasional, model dual system antara SKK Migas sebagai pengelola hulu dan Pertamina sebagai operator migas menghadirkan kerancuan dalam tata kelola bisnis.
Konsepsi efektivitas dalam administrasi publik menggarisbawahi bahwa institusi yang baik adalah institusi yang mampu menyederhanakan struktur, menghindari duplikasi fungsi, dan mendorong hasil optimal dengan input minimal.
Sementara dari sisi efisiensi ekonomi kelembagaan, seperti diuraikan oleh Oliver Williamson (2000), struktur tata kelola yang kompleks dan tidak memiliki kejelasan otoritas dapat menimbulkan transaction cost yang tinggi dan melemahkan daya saing industri.
Dalam kondisi saat ini, SKK Migas menjadi entitas quasi regulator yang tidak memiliki fleksibilitas korporasi namun memegang fungsi-fungsi vital layaknya entitas bisnis. Hal ini justru memperbesar risiko moral hazard dan keterbatasan dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.
Momentum Reformasi Migas Nasional
Presiden Prabowo Subianto membawa agenda besar reformasi kelembagaan, kedaulatan energi, dan efisiensi BUMN. Maka sudah semestinya, tata kelola migas, terutama di sektor hulu, harus masuk dalam daftar prioritas evaluasi.
Ada dua opsi strategis yang bisa dipertimbangkan, yakni reformasi kelembagaan SKK Migas menjadi BUMN Khusus Hulu Migas yang memiliki dasar hukum setingkat UU dan dapat bertindak secara korporat dalam hubungan kontrak maupun manajemen aset. Ataupun, opsi berikutnya adanya integrasi fungsi SKK Migas ke dalam holding migas nasional (Pertamina Group), untuk menjamin kesatuan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi bisnis migas nasional dari hulu hingga hilir.
Kedua opsi tersebut perlu dikaji dalam kerangka kebijakan energi nasional dan visi jangka panjang kedaulatan sumber daya alam. Sehingga, yang paling penting, fungsi negara sebagai regulator, operator, dan policy maker tidak boleh terjebak dalam model kelembagaan yang membingungkan dan rawan konflik kepentingan.
Momentum hadirnya UU BUMN 2025 menjadi jalan pembuka bagi restrukturisasi mendasar tata kelola migas yang lebih sehat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Presiden Prabowo memiliki legitimasi politik dan mandat rakyat untuk melakukan terobosan struktural ini. Sudah waktunya Indonesia memiliki arsitektur kelembagaan migas yang modern, tangguh, dan tidak lagi terjebak dalam kerancuan yang sudah lama melembaga.
*Penulis adalah Alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Moestopo Beragama Jakarta
BERITA TERKAIT: