Namun, karena pengecualiannya dari INTERPOL, Taiwan hanya dapat mengakses informasi intelijen penting secara tidak langsung. Pada saat diterima, informasi tersebut sering kali sudah kedaluwarsa, membuat situasi yang sulit, yang memungkinkan kejahatan transnasional berkembang dan memperburuk kerusakan yang ditimbulkan.
Menurut Pasal 2 Konstitusi Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL), salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk memastikan dan mempromosikan bantuan timbal balik seluas-luasnya di antara sesama otoritas kepolisian kriminal. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan transnasional telah berkembang, dan semakin diperburuk oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi.
Kegiatan kriminal semakin bersifat lintas batas, terorganisasi, dan anonim, dengan transaksi keuangan yang dilakukan secara daring. Hal ini membahayakan semua negara dan masyarakat. Untuk memerangi kejahatan transnasional, negara-negara harus bekerja sama, terlibat dalam bantuan timbal balik, dan berbagi informasi—gagasan yang sepenuhnya sesuai dengan Konstitusi INTERPOL.
Memperkuat kerja sama lintas batas, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan membangun kapasitas untuk menegakkan keadilan telah menjadi tujuan utama masyarakat internasional. Dalam menangani jenis-jenis kejahatan transnasional baru, Presiden INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi pada tanggal 7 september di Hari Kerja Sama Kepolisian Internasional menyatakan bahwa “dengan berbagi intelijen, strategi, dan sumber daya secara terbuka, kita lebih siap menghadapi ancaman global seperti kejahatan transnasional, perdagangan manusia, dan terorisme.”
Meskipun kasus-kasus kriminal tertentu mungkin tidak berdampak pada seluruh dunia, analisis tren kejahatan dapat membantu mengidentifikasi peluang investigasi. Negara-negara harus belajar dari satu sama lain, bekerja sama, berbagi informasi intelijen, serta bahu membahu untuk menemukan solusi.
Tema kerja sama kepolisian internasional tahun ini adalah "integritas, akuntabilitas, dan pengawasan kepolisian," yang merupakan nilai-nilai penting bagi penegakan hukum dan keamanan global.
Nilai-nilai tersebut membentuk dasar kepercayaan publik; penting untuk mencegah kejahatan, melindungi yang rentan, dan menegakkan keadilan; serta memainkan peran penting dalam kerja sama kepolisian internasional. Taiwan, yang memiliki posisi strategis dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan internasional, ingin berbagi informasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain guna membangun masa depan yang lebih damai, aman, dan sejahtera bagi semua pihak.
Taiwan mengoperasikan sistem kepolisian dan peradilan, keuangan dan perdagangan, penerbangan dan transportasi laut, serta sistem kontrol perbatasannya sendiri.
Pengalaman yang luas dalam memerangi kejahatan transnasional seperti penipuan telekomunikasi, perdagangan narkoba, serangan siber, kejahatan terorganisasi, dan terorisme, menunjukkan komitmen kuat dari otoritas penegak hukum Taiwan dalam mempromosikan perdamaian dan membantu orang-orang yang rentan.
Petugasnya yang terlatih dengan baik juga telah menjadikan Taiwan sebagai mitra penting bagi komunitas internasional, yang sangat mengakui pencapaian Taiwan dalam memberantas kejahatan. Memerangi kejahatan transnasional merupakan misi penting Taiwan. Karena keamanan global saling terhubung, kerja sama antara Taiwan dan INTERPOL akan membantu mewujudkan dunia yang lebih aman.
Survei Iklim Bisnis 2024 Kamar Dagang Amerika di Taiwan melaporkan bahwa tingkat keselamatan pribadi yang tinggi merupakan aspek kehidupan dan pekerjaan yang paling menarik di Taiwan bagi para pengusaha asing. Hal ini disebut sebagai daya tarik terbesar selama delapan tahun berturut-turut.
Mantan Direktur Institut Amerika di Taiwan (AIT) Sandra Oudkirk juga mengatakan bahwa "Taiwan adalah tempat teraman yang pernah saya tinggali."
Menurut indeks keselamatan Numbeo, Taiwan menempati peringkat keempat sebagai negara teraman di dunia, dengan tingkat kejahatan terendah keempat di antara 146 negara, setelah Andorra, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Selain itu, pada tahun 2023, survei tahunan Expat Insider yang diterbitkan oleh InterNations menempatkan Taiwan sebagai negara paling layak huni kelima; kedua untuk kualitas hidup; kedelapan untuk keselamatan; dan pertama untuk kualitas layanan kesehatan.
Dengan paspor Taiwan yang menyediakan akses masuk bebas visa ke lebih dari 160 negara dan wilayah di seluruh dunia, telah terjadi banyak kasus paspor yang diperdagangkan secara ilegal oleh sindikat kejahatan di negara lain.
Unsur-unsur kriminal di sejumlah negara telah secara curang menggunakan paspor Taiwan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, sehingga mengancam keamanan internasional dan secara serius mengganggu tatanan global.
Namun, saat ini, Taiwan tidak dapat memperoleh informasi terbaru tentang kejahatan atau berbagi informasi intelijen tentang tersangka kejahatan besar seperti penipuan dan perdagangan narkoba secara tepat waktu. Demikian pula, Taiwan tidak dapat memberikan informasi penting kepada negara lain mengenai metode kriminal yang muncul, pengalamannya dalam menyelidiki kejahatan terkait, dan rincian tentang paspor palsu. Ketidakhadiran Taiwan menghambat upaya untuk mencegah dan menghentikan kegiatan kriminal pada sumbernya.
Pada tahun 2017, seorang warga negara Australia, Lisa Lines, diduga meyakinkan kekasihnya untuk menyerang mantan suaminya dengan kapak, yang menyebabkan korban terluka parah dan lumpuh. Setelah itu, dia melarikan diri ke Taiwan untuk bersembunyi dan bekerja. Pada bulan September 2022, INTERPOL mengeluarkan red notice untuk Lines dan yellow notice untuk anak-anaknya yang masih kecil. Namun, Taiwan tidak diberi tahu tentang hal ini, dan tetap tidak mengetahui kasus tersebut hingga Oktober 2023, ketika Australia menghubungi Taiwan untuk meminta bantuan terkait masalah tersebut. Selanjutnya, Taiwan segera melakukan investigasi dan memberitahu Australia dan Palau, yang berujung pada penangkapan Lines saat dia bepergian ke Palau bersama anak-anaknya. Lines kemudian diekstradisi ke Australia untuk diadili, dan anak-anaknya dikawal kembali ke negara asal mereka.
Sementara itu, pada 2024, inisiatif INTERPOL Stop Internet Piracy (I-SOP) berupaya mengatasi pelanggaran hak cipta dan kejahatan pembajakan, dengan menerbitkan laporan berjudul “Olimpiade Paris 2024: Kesadaran akan Potensi Layanan Pembajakan Digital.” Laporan tersebut menyoroti penyelidikan polisi Taiwan terhadap penyiaran ilegal acara Olimpiade melalui kotak TV Unblock Tech (juga dikenal sebagai kotak Anbo). INTERPOL kemudian meminta Taiwan untuk berbagi pengalaman terkait dan menyarankan tindakan potensial untuk memerangi dekoder dan layanan pembajakan digital lainnya di masa mendatang agar hak kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan lebih baik.
Pada 27 Juni lalu, Australian Strategic Policy Institute menerbitkan sebuah artikel oleh Dr. John Coyne berjudul “Pengecualian Taiwan dari INTERPOL merupakan kerugian dunia.” Artikel tersebut menyoroti kemampuan penegakan hukum Taiwan yang kuat dan peran penting dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia.
Meskipun mendapat dukungan internasional yang luas, Taiwan tetap tidak dapat mengakses basis data intelijen dan sistem kerja sama INTERPOL, sehingga membatasi efektivitas investigasi kejahatan lintas batas. Pemberian status pengamat kepada Taiwan di INTERPOL akan semakin memperkuat keamanan global, menegakkan keadilan, dan meminimalkan dampak negatif faktor politik terhadap upaya memerangi kejahatan di seluruh dunia.
Kami meminta semua negara untuk mendukung partisipasi Taiwan sebagai pengamat di pertemuan tahunan INTERPOL, yang memungkinkan lembaga penegak hukum Taiwan untuk terlibat dengan lembaga penegak hukum negara-negara anggota, menghadiri sesi pelatihan, dan berbagi keahlian.
Taiwan tetap berkomitmen untuk meningkatkan keamanan, mengurangi bahaya terhadap manusia dan harta benda, serta bekerja tanpa lelah dengan masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan transnasional.
*Penulis adalah Komisaris Biro Investigasi Kriminal Republic of China (Taiwan)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: