Peta Politik Pasca Pilpres dan Pileg

Nanti pada 20 Oktober 2024 Prabowo-Gibran akan dilantik (diambil sumpah) dihadapan anggota MPR (DPR plus DPD hasil pileg 2024).

Perspektif historis kontemporer memperlihatkan faktor Jokowi masih terus berperan. Pada pilpres 2019 Jokowi-Amin dapat 85,7 juta suara (55,52 persen) dan Prabowo-Sandi dapat 68,6 juta suara (44,48 persen).

Pilpres sebelumnya lagi (2014) Jokowi-JK dapat 70,9 juta suara (53,15 persen) dan Prabowo-Hatta dapat 62,6 juta suara (46,85 persen). Jokowi pernah bilang, ia akan “cawe-cawe” dan itu tak masalah.  

Kursi DPR periode 2024-2029 berjumlah 580, ada penambahan 5 kursi dari yang semula 575 kursi, karena ada penambahan (pemekaran) daerah pemilihan (utamanya di wilayah Papua).

Peta partai politik pasca Pemilu 2024, PDIP mendapat 110 kursi DPR atau turun dari yang semula 128 kursi, artinya kehilangan 18 kursi. Urutan kedua Golkar yang dapat 102 kursi yang sebelumnya 85, ada penambahan 17 kursi. Gerindra yang semula 78 kursi, sekarang bertambah 8 jadi 86 kursi.

Nasdem barhasil dapat tambahan 10 kursi dari yang semula 59 jadi 69 kursi. PKB juga bertambah 10 kursi, dari semula 58 jadi 68 kursi. PKS dari 50 kursi bertambah 3 jadi 53 kursi. PAN bertambah 4, dari semula 44 jadi 48 kursi. Partai Demokrat turun 10 kursi, dari semula 54 jadi 44 kursi.

Beberapa pengamat memprediksi dari 8 partai politik yang ada di parlemen untuk periode 2024-2029, ada 6 parpol (Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan Demokrat) bakal jadi parpol koalisi pemerintah, sedangkan 2 parpol (PDIP dan PKS) katanya jadi parpol oposisi.

Peta di cabang legislatif (DPR), 6 parpol koalisi pemerintah (Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan Demokrat) mengendalikan 71,9 persen (417 kursi parlemen). Sedangkan oposisi (PDIP dan PKS) mengendalikan 28,1 persen (163 kursi parlemen). Apakah komposisi ini masih bisa berubah? Ya, tentu saja. Dinamika di internal parpol juga menentukan arah afiliasinya.

Hasil Pileg 2024 menyebutkan PPP harus keluar dari parlemen karena perolehannya 3,87 persen, artinya masih di bawah ambang batas 4 persen. PSI juga belum tembus walaupun mengalami kenaikan signifikan dari 1,89 persen jadi 2,81 persen. Perindo turun dari 2,67 persen jadi 1,29 persen.

Diikuti Gelora yang baru ikut tahun ini dengan 0,84 persen. Lalu Hanura yang turun dari 1,54 persen jadi 0,72 persen. Partai Buruh dapat 0,64 persen, lalu Partai Ummat 0,42 persen. PBB yang turun dari 0,79 persen jadi 0,32 persen. Partai Garuda juga turun dari 0,50 persen jadi 0,27 persen. Akhirnya juru kunci PKN dengan 0,22 persen.

Partai Berkarya dan PKPI gagal ikut Pemilu 2024 karena tidak lolos dalam proses verifikasi oleh KPU. Banyak dari kader kedua partai ini bergabung ke parpol lain yang ikut dalam Pemilu 2024.

Sesuai agenda KPU, pada 1 Oktober 2024 anggota DPR dan DPD yang baru bakal diambil sumpahnya, dan pada 20 Oktober 2024 giliran Prabowo-Gibran diambil sumpahnya. Semuanya dalam rapat paripurna MPR.

Sedangkan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) lewat mekanisme Pilkada 2024 akan diselenggarakan serentak. Indonesia punya 38 provinsi, pilgub akan diselenggarakan untuk 37 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada pilgub, Sultan Yogyakarta otomatis jadi gubernur.

Sedangkan Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk 514 daerah (416 kabupaten dan 98 kota). Untuk Jakarta, 5 Walikota plus 1 Bupati Kepulauan Seribu ditunjuk oleh Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024 nanti. Saat ini pendaftaran calon kepala daerah sedang berlangsung.

Semua sibuk, semua parpol ambil peran. PSI misalnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota punya 185 anggota legislatif. Naik dari semula “cuma” 72 anggota legislatif. Anggota legislatif Tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang baru terpilih ini bakal dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 nanti.

Saat ini PSI sudah memulai proses pendaftaran calon kepala daerah. Komunikasi politik terus berlangsung, secara formal maupun informal, lobi-lobi namanya.

Sebagai parpol pengusung Prabowo-Gibran, tentu PSI berkepentingan untuk mencari calon kepala daerah yang siap bekerjasama dengan pemerintah pusat, mengusung program transparansi anggaran demi kemajuan daerahnya masing-masing.

Anti-korupsi dan anti-intoleransi menjadi kode genetik partai yang perlu diresapi oleh setiap kandidat yang meminta rekomendasi dari PSI. Dan sebagai partai politik yang terinspirasi oleh kepemimpinan politik Presiden Joko Widodo, maka keberlanjutan agenda politik Nawa Cita lalu 5 Visi Presiden Jokowi dan sambung ke Asta Cita Prabowo-Gibran.

Nawa Cita (9 program perubahan untuk Indonesia, Jokowi dan Jusuf Kalla): Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kesembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Lalu melanjutkan ke periode kedua kepemimpinannya (Bersama Kiai Ma’ruf Amin), Jokowi Nawa Cita sambil terus fokus ke 5 program kerja:

Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah; Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.

Ketiga, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Memangkas hambatan investasi.

Keempat, Reformasi Birokrasi. Kecepatan melayani dan memberi izin; Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya ke Asta Cita yang dicanangkan Prabowo-Gibran: Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Kesembilan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari Nawa Cita ke 5 Visi Presiden sampai ke Asta Cita, semestinya bisa dijabarkan oleh masing-masing calon Kepala Daerah sesuai dengan kepentingan spesifik daerahnya.

Penulis adalah Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta