Adanya praduga keterlibatan petinggi PTIK, mesti segera diclearkan. Sebab, apapun itu, demi Tri Brata, ini akan menjadi preseden buruk bagi Polri.
Di mana sekolah tempat mencetak para perwira menengah polri, ternyata terlibat dengan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi & oleh karena itu penting jika ada klarifikasi langsung oleh PTIK .
Dan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi yang bekerja atas perintah UU harus mendalami secara serius untuk menyibak kesimpangsiuran informasi itu.
Ini juga saatnya KPK membuktikan bahwa Firli sebagai ketua KPK telah bebas dari segala conflict of interest dengan kesatuan asalnya.
Firli mestinya paham bahwa dia bekerja atas perintah UU, maka dia harus berani membongkar semua skanario busuk yang mengiringi tuntutan OTT WS.
Wajar jika public bertanya-tanya siapa yang sedang berusaha dilindungi dalam kasus Harun Masiku ini dan ke manakah muaranya semua ini?
Tentu sesuai dengan skema besar pemberantasan korupsi maka Big Fish-lah yang harus dikejar.
Kita sama-sama mengamati karena seorang Harun Masiku ini, banyak sekali korban harus bertumbangan. Artinya,
public membaca adanya indikasi orang kuat dibalik semua kehebohan ini, yang dapat menggerakkan semua ini.
KPK hari ini harusnya belajar dari KPK era SBY saat mengejar tersangka Nazarudin.
Pihak kepolisian dan KPK saat itu bersinergi dg sangat apik saling menguatkan dalam upaya penanganannya.
Clear and clean tidak ada campur tangan siapapun dalam proses penegakannya.
Institusi KPK jangan hanyut oleh peran Machtsstaat. Pilihan terbaik KPK saat ini adalah berdiri bersama rakyat dan tunduk terhadap hukum yg berlaku dengan tanpa tebang pilih.
Akhir kalam teruntai pesan bagi KPK: Anda harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama kepentingan perorangan. KPK, anda harus bekerja atas perintah UU, bukan bekerja atas nama pesanan partai politik.
Jangan sampai sejarah akan mencatat bahwa KPK di jaman ketua Firly telah menjadi KPK raksasa berkaki lempung.
Jemmy Setyawan
Ketua DPP Partai Demokrat
BERITA TERKAIT: