Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mendapati banyak laporan warga tidak mampu yang justru terlempar dari cakupan jaminan kesehatan akibat ketidakakuratan data desil pemerintah.
Berkenaan dengan hal itu, Hasto menginstruksikan seluruh jajaran partai di daerah bergerak melakukan verifikasi faktual.
"Seluruh jajaran partai kami minta untuk melakukan pendataan mana yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan realitas. Kemudian nanti akan diperjuangkan melalui komisi yang ada di DPR RI," tegas Hasto dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 31 Oktober 2026.
Selain itu, masalah tanggap bencana juga turut menjadi perhatian serius partai berlambang banteng moncong putih.
Di sisi internal kepartaian, Hasto menyambut positif rampungnya konsolidasi organisasi DPD PDIP Lampung yang telah mengakar hingga ke tingkat kepengurusan ranting (desa/kelurahan).
Ia menyebut struktur yang kokoh ini menjadi modal berharga menghadapi dinamika pemilu, pilkada, hingga tanggap darurat bencana di daerah.
Hasto mencontohkan kesiapsiagaan kader PDIP Lampung yang dinilai tercepat dalam merespons dan membantu warga terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.
"Pemilu kan bagian dari konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun. Sehingga PDI Perjuangan mengedepankan pembentukan struktur partai inilah yang dibekali praksis ideologi untuk membela rakyat yang menjadi korban akibat kebijakan yang tidak adil," pungkas Hasto.
DPP PDIP menyoroti karut-marut penetapan data desil yang kini menjadi basis kepesertaan BPJS Kesehatan. 
BERITA TERKAIT: