Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan, Sekolah Rakyat secara khusus menyasar anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan," kata dia melalui keterangan tertulis Kemensos, Minggu, 30 Agustus 2026.

Agus Jabo mengungkapkan, negara hadir sejak dini untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan tumbuh di lingkungan yang mendukung masa depan mereka.

Namun katanya, anak dari keluarga di luar kelompok sasaran DTSEN tidak dapat mengikuti program Sekolah Rakyat, meski fasilitas yang disediakan tergolong lengkap.

“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” kata Agus Jabo.

Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas.

“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata dia.

Ia menjelaskan, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi. Mereka juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. 

Dalam kondisi tertentu, anak bahkan harus membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan anak untuk belajar dan mengembangkan diri.

“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.

Karena itu, Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama. Anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang dirancang untuk mendukung pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Saat ini, menurut Agus Jabo, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan. Sementara kemampuan penyediaan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa

“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih Panjang,” kata Agus Jabo.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang telah mengusulkan lahan dan dinyatakan clear and clean diminta segera melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan tahun ini.

“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi supaya mudah-mudahan ikut tahap berikutnya,” tuturnya.

Salah satu daerah yang menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.

“Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun.  Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare,” jelas Eliyunus. 

Eliyunus mengatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat karena angka kemiskinan di daerah itu masih tinggi. Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin.

“Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini, (sekitar) 22,47% itu adalah keluarga kami yang memang masih dikategorikan miskin,” kata dia. 

Senada Pemda Kabuten Grobogan, menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan dan memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Lokasi juga dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.

“Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis dan juga pelayanan dasar yang memadai,” demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto menambahkan.