Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri kuliah umum bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Juli 2026.
"PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.
Ia menilai peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum penting bagi bangsa untuk merefleksikan praktik kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik.
"30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan," kata Hasto.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana mengingatkan bahwa peristiwa Kudatuli menjadi akselerator gerakan reformasi, membuka jalan bagi pluralisme politik, sekaligus menunjukkan mahalnya harga kebebasan sipil yang dinikmati masyarakat hari ini.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku memiliki utang secara politik kepada peristiwa Kudatuli, karena jalan politik yang ia tempuh hingga menjadi Wakil Gubernur Jakarta dibuka oleh keberanian korban peristiwa 27 Juli 1996.
"Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai," kata Rano Karno.
Menjelang Peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, akan diresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026. 
BERITA TERKAIT: