Juru Bicara 98 Resolution Network Turman Simanjuntak mengatakan, dukungan itu sebagai sikap pada dinamika-dinamika politik yang terjadi belakangan ini atas beberapa kelompok masyarakat.
"Termasuk mahasiswa yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Presiden Prabowo belum masuk perform dan mereka mengajukan untuk reformasi jilid 2," kata Turman Simanjuntak di Medan, Sumatera Utara, Jumat 26 Juni 2026
Turman menjelaskan jika mereka tidak masuk dalam ruang perdebatan terkait dengan tuntutan kelompok masyarakat maupun mahasiswa akhir-akhir ini. Namun ia menilai jika tuntunan aktivis pada saat reformasi dulu masuk dalam implementasi Prabowo.
"Kami sebagai aktivis 98 pendukung Presiden Prabowo akan mengawal kebijakan, mengawal pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tapi di satu sisi kami akan tegas tetap mengkritisi seperti kami bisa menyampaikan presiden melalui kabinetnya tetap melakukan perbaikan tata kelola," jelasnya.
Adapun dukungan itu tertuang dalam 8 poin pandangan dan sikap Lintas 98 Sumut:
- Sita Harta Koruptor: Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi "sita harta koruptor untuk subsidi rakyat".
Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group), penyitaan Rp 11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp 920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar, serta pemberantasan mafia migas Riza Chalid. Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat.
Dan agar memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh presiden prabowo.
- Pemberantasan Korupsi dari Hulu: Pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara.
Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun.
- Penertiban Hutan dan Lahan: Sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.
Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan) yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya.
- Mengawal Semangat Anti-Kebocoran: Kami menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi.
Kami akan mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden dengan memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain.
- Dekonstruksi APBN: Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap (diperkirakan Rp 234 triliun), lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kami mengecam para pengkritik ber-mindset neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai "membakar anggaran" dan mendistorsi pasar. Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya.
- Peningkatan Anggaran Pendidikan: Kami menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi 20 persen, di mana anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp 116 triliun pada 2026. Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp 28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP.
Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir). Jadi jelas sumber dana MBG murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026.
- Dukungan Kritis Melawan Neoliberalisme: Kami menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah, dan Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG.
Namun, kami menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini yang justru ber-mindset neoliberal yang mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar.
Di mana jika kita cermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI.
Dasar, arah dan pelaksanaannya sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, strategi gerakan sosial yang tepat saat ini adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo.
- Persatuan Menghadapi Geopolitik: Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai.
Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Kami akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya. Dan kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih.
Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut dan 98 Resolution Network tegaskan komitmen dukungan pada program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: