BGN Terapkan Sistem Grading SPPG, Insentif Ditentukan Berdasarkan Kinerja

Langkah tersebut diambil seiring meluasnya cakupan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, fokus pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah SPPG baru, melainkan memperkuat kualitas layanan unit-unit yang telah beroperasi. 

Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru sembari melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem yang ada.

“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2026.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan kelas berdasarkan kualitas kinerja masing-masing SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, setiap unit layanan akan dievaluasi dan ditempatkan dalam kategori tertentu yang nantinya berpengaruh langsung terhadap insentif yang diterima.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.

Di saat yang sama, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aspek operasional SPPG, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan kesehatan dan kebersihan. 

Menurut Qodari, setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat, prioritas pemerintah kini beralih pada peningkatan mutu dan efisiensi. 

“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.