PBB Hasil Muktamar Bali Gugat UU Parpol

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>

LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Selasa, 21 April 2026, 04:18 WIB

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra dan pengurus DPP lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Istimewa)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 20 April 2026. Mereka mengajukan uji materi atas Undang-Undang (UU) Tentang Partai Politik (Parpol). Yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011.

BERITA TERKAIT:

Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra menyampaikan bahwa dirinya datang bersama sejumlah pengurus partai lainnya yakni Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan pengurus DPP PBB yang sudah ditunjuk lewat Muktamar.

”Kami menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang hasil Muktamar VI sudah menyampaikan permohonan judicial review pada Mahkamah Konstitusi,” kata Gugum kepada awak media.

Pasal yang digugat mengatur tentang kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dalam pengesahan perubahan susunan pengurus partai politik (parpol) di tingkat pusat.

Gugum menyatakan bahwa pihaknya melayangkan gugatan kepada MK lantaran muncul dinamika di internal PBB setelah Muktamar VI di Bali selesai dilaksanakan.

Gugum mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PBB berdasarkan hasil Muktamar tersebut sejak 9 Maret 2026. Namun, pada 12 Maret 2026, ada pihak lain mengajukan permohonan yang sama atas hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP).

”Secara hukum administrasi mestinya pihak yang mengajukan lebih dulu, secara hukum publik, itu haruslah diberikan hak prioritas, first come first serve, dialah yang seharusnya dilayani dan diberikan surat keputusan pengesahan,” kata Gugum.