Menurutnya, langkah penangguhan dapat menjadi salah satu cara untuk merespons dinamika geopolitik yang tengah memanas, khususnya terkait konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Misalnya, yang BoP itu, kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda," ujar Jimly di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menambahkan, penangguhan tersebut juga sebaiknya berlangsung hingga ada kepastian mengenai pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
Jika kedua syarat itu terpenuhi, Indonesia dapat kembali mengaktifkan perannya di dalam forum tersebut.
"Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, baru kita aktif lagi. Saran saya begitu," sambungnya.
Jimly menilai negara-negara Muslim besar memiliki peran penting untuk meredakan ketegangan di dunia Islam agar tidak terjebak dalam konflik sektarian yang berkepanjangan.
"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Jangan nanti diadu domba. Ini gara-gara Syiah, orang Sunni," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: