Prabowo Diminta Hati-hati Sikapi Koalisi Permanen

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menuturkan, pernyataan para elite politik harus direspons dengan penuh perhitungan, terutama terkait isu pembentukan koalisi permanen.

"Praktik politik di Indonesia sangat pragmatis," ujar Efriza kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 6 Januari 2026.

Menurutnya, teori pembentukan koalisi kerap memakai argumentasi kesamaan tujuan, baik dalam berpolitik maupun dalam menjalankan roda kekuasaan.

"Keselarasan pandangan saja belum cukup untuk membentuk koalisi permanen, karena komitmen elite-elite partai politik tak bisa dipercaya," tutur Efriza.

Pandangan tersebut diperkuat dengan memerhatikan pengalaman terdahulu. Ketika mendekati pemilihan presiden (Pilpres), kata dia, konstelasi politik mudah berubah dan akan memengaruhi komposisi koalisi yang akan terbentuk.

"Dinamika isu dan kepemimpinan juga seringkali mewarnai kericuhan koalisi, apalagi kepentingan elektoral, pemilihan figur, dan distribusi kekuasaan seringkali lebih menentukan keberlanjutan koalisi," urainya.

Pada dasarnya, pembentukan koalisi permanen bukan hal yang mustahil meski memerlukan sejumlah syarat agar tidak menjadi drama politik yang kerap berujung kekisruhan.

"Koalisi permanen baru benar-benar terwujud jika kesamaan cara pandang tersebut dilembagakan dalam kesepakatan politik yang jelas, mekanisme resolusi konflik, serta komitmen elite lintas periode, bukan sekadar kesamaan sikap sesaat pada isu-isu tertentu," tutup Efriza.