"Saya ingin menegaskan bahwa pada tahun 2025 ini pada dasarnya tahun konsolidasi awal pemerintahan Prabowo," ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Aidul Fitriciada Azhari dalam webinar yang digelar Forum Insan Cita pada Senin malam, 5 Januari 2026.
"Di sisi lain, menariknya ada yang entah bagaimana tidak selesai terus, tidak selesai. Itu kasus Ijazah Jokowi. Saya orang Solo, saya bingung juga sebenarnya. Bagaimana tidak selesai-selesai," tambahnya.
Lanjut dia, terdapat contoh konkret soal stabilitas yang dijaga oleh Presiden Prabowo, terutama dalam bidang penegakan hukum.
"Misalnya dalam kasus abolisi Tom Lembong, kemudian amnesti Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto)," urainya.
Kendati begitu, Prof. Aidul memandang ada pendekatan yang dipakai Presiden Prabowo dalam masa pemerintahan setahun pertama di tahun 2025 untuk menjaga stabilitas nasional, yakni melalui integrasi politik.
"Jadi ini ada beberapa hal sangat baik juga untuk memberikan semacam bukan kompromi, tapi semacam
social integration atau
political integration," tandasnya.
BERITA TERKAIT: