Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, saat Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) LXIV Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, 29 Oktober 2025.
"Presiden Prabowo Subianto ingin negara kembali hadir, tidak lagi menggunakan pola mekanisme pasar. Negara harus hadir kembali mengatur perekonomian nasional," ungkap Menkop.
Ferry menjelaskan peran negara dikurangi secara drastis dalam perekonomian bangsa dimulai ketika menandatangani Letter of Intent (LoI) dari IMF, pasca krisis moneter pada 1998. Dampaknya, praktek mekanisme pasar terus merasuki segala sendi kehidupan di masyarakat hingga sekarang.
"Selama proses 25 tahun itu, hanya melahirkan dan memperkuat korporasi besar, hingga mereka menjadi konglomerasi dalam balutan oligarki, yang notabene mengesampingkan ekonomi rakyat," ucapnya.
Dominasi para korporasi besar tersebut merasuk hingga ke desa-desa, yang banyak ditandai dengan suburnya praktik rentenir, tengkulak, serta pinjaman online ilegal.
“Nafas ekonomi pedesaan perlahan rontok, seperti KUD, tempat pelelangan ikan, hingga industri batik. Itu terjadi karena maraknya produk impor, termasuk produk pangan, holtikultura, dan perkebunan," papar Ferry.
Ferry mengakui, banyak masyarakat merasa bahwa korporasi jauh lebih hebat ketimbang badan usaha lain, termasuk koperasi. Padahal, sesuai konstitusi, seharusnya koperasi yang menjadi sokoguru perekonomian bangsa.
"Koperasi seharusnya yang lebih hebat dari korporasi, atau minimal sama. Tidak seperti sekarang, di mana koperasi jauh tertinggal, baik dari sisi aset, volume usaha, dan partisipasi masyarakat," imbuh Menkop.
Menkop optimistis, keberadaan Kopdes Merah Putih bakal mampu melakukan perubahan drastis dan struktural dalam perekonomian nasional ke depan.
"Sistem mekanisme pasar terbukti hanya melahirkan ketidakadilan dan keterbelakangan kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan," ucap Menkop Ferry.
Bagi Menkop, Kopdes Merah Putih bakal menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, terutama dalam perekonomian rakyat.
Selain bisnis ritel, Kopdes Merah Putih juga memiliki apotek dan klinik desa, sehingga pelayanan kesehatan dengan harga murah bisa menjangkau rakyat desa.
Oleh karena itu, Menkop mengajak Universitas Brawijaya untuk turun kembali membangun ekonomi masyarakat desa melalui koperasi, sehingga bisa menjadi desa mandiri, hingga uang yang berputar di desa juga akan kembali ke desa.
"Kita bangun bisnis di desa melalui koperasi," demikian Menkop.
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia, merupakan langkah strategis dan nyata untuk mengembalikan struktur perekonomian bangsa dari mekanisme pasar bebas ke ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi (UUD 1945 Pasal 33). 
BERITA TERKAIT: