Salah satu langkah konkret untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes.
Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam acara Forum Ekonomi Politik bertajuk "Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan kantor berita ekonomi dan politik RMOL.ID
Menurut Ferry, program KDKMP dirancang menjadi infrastruktur ekonomi negara untuk menjangkau masyarakat hingga desa dan kelurahan di pelosok Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah menghadirkan gudang, gerai, serta berbagai perlengkapan usaha di tingkat desa melalui koperasi.
"Koperasi Desa itu sekarang digunakan untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi, seperti minyak goreng, beras Bulog, pupuk subsidi, dan gas elpiji," ujar Ferry, Senin, 9 November 2026 di Tribrata, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi desa juga diharapkan mampu memangkas panjangnya rantai distribusi yang selama ini lebih banyak menguntungkan para perantara atau middleman.
Selain menyalurkan barang bersubsidi, koperasi juga menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Fungsi penting lainnya adalah menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa.
Ferry menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi terlalu banyak bertumpu pada korporasi, sementara peran koperasi belum diberdayakan secara optimal.
Melalui kebijakan Prabowo, pemerintah ingin mendorong korporasi dan BUMN tetap berkembang, tetapi koperasi juga harus mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
"Korporasinya didorong maju, BUMN-nya juga maju, koperasi juga maju," tegasnya.
Ferry menambahkan, pemerintah akan bekerja keras agar BUMN dapat mendukung pemenuhan kebutuhan koperasi di seluruh Indonesia. Terlebih, jumlah koperasi nasional mencapai sekitar 130 ribu unit.
Karena itu, tugas Kementerian Koperasi tidak hanya mengurus Koperasi Desa Merah Putih, tetapi juga memperkuat seluruh ekosistem perkoperasian nasional.
Lebih jauh, Ferry menyebut Prabowo ingin mengembalikan praktik perekonomian Indonesia sesuai amanat konstitusi, yakni sistem ekonomi yang memberikan ruang besar bagi peran negara dan tidak sepenuhnya menyerahkan aktivitas ekonomi kepada mekanisme pasar.
"Presiden menggeser paradigma ekonomi yang tadinya liberal kapitalistik, terlalu diserahkan kepada mekanisme pasar yang selalu bebas, sekarang diarahkan untuk kembali kepada sistem praktik ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto tengah menggeser paradigma perekonomian nasional yang selama ini terlalu bertumpu pada mekanisme pasar menuju sistem ekonomi yang lebih mengedepankan peran negara dan koperasi. 
BERITA TERKAIT: