Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator MBG bisa mengadopsi program serupa yang sudah dilakukan instansi lain dan terbukti sukses, salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
"Pada bulan Juni sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri. Mereka bilang luar biasa higienis. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai," kata pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof Tjandra Yoga Aditama dalam diskusi bertajuk
Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2025.
Kasus keracunan mutlak menjadi subjek utama evaluasi. Selain itu, kandungan gizi MBG juga dinilai perlu ditinjau ulang agar kualitas MBG benar-benar terjamin.
"Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah cukup baik? Ada juga orang yang protes 'ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah'. Jadi sekalian evaluasi status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi," lanjutnya.
Dalam diskusi yang sama, ahli gizi dari Persagi, Marudut Sitompul menyebut penerapan MBG tidak melulu harus satu jenis bahan makanan seperti beras. Sebab setiap daerah memiliki peluang untuk menonjolkan kearifan lokalnya masuk ke menu.
"Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi," ujar Marudut.
BERITA TERKAIT: