Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan menyatakan bahwa satu paket senilai Rp16,23 triliun itu harus tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan," kata Marwan kepada wartawan, Rabu 8 Oktober 2025.
Ia mengurai bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan terkait efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ini, peran pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR menjadi sangat penting.
Marwan mengingatkan, bantuan pangan dan insentif tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan data kemiskinan ekstrem agar proses verifikasi penerima manfaat berbasis data yang aktual, bukan sekadar administratif.
"Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data," ujar anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
BERITA TERKAIT: