Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, apa yang dipidatokan Presiden Prabowo soal ketimpangan penguasaan tanah memang benar adanya.
"Penguasaan tanah ilegal sekitar 5 juta hektare memang wajib dikembalikan ke negara. Dan sekarang sudah diambil oleh negara 3,1 juta hektare. Keberhasilan mengambil alih itu perlu didukung oleh rakyat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.
Dengan penguasaan kembali lahan untuk negara itu kata Muslim, maka yang sisanya 1.9 juta hektare juga harus dikembalikan ke negara.
"Tanah-tanah itu harus dikelola negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan sudah saatnya segala beking atas penguasaan lahan secara Ilegal oleh siapa pun sudah harus dihentikan," terang Muslim.
Muslim menilai, pesan Presiden Prabowo untuk mengambil alih lahan ilegal wajib dijalankan secara struktural sampai di tingkat bawah.
"Jika ini tidak jalan berarti aparat di tingkat bawah masih bermain. Dan itu perlu ditindak tegas. Agar pesan Prabowo itu benar terwujud dilapangan, rakyat harus mendukung reforma agraria yang sedang dijalankan Presiden Prabowo saat ini," pungkas Muslim.
BERITA TERKAIT: