Hal itu disampaikan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi merespons kondisi industri pertahanan Indonesia saat ini.
Di lain sisi, ia menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sejauh ini telah membuktikan kapasitas produksinya.
Bahkan di beberapa proyek, menurut Fahmi Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production, salah satunya pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL.
“PT PAL ini termasuk yang paling oke. Proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar kita sudah ada,” ujar Fahmi dalam Podcast Kacamata Channel, dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Menurutnya, untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman karena selain fasilitas milik PT PAL, juga terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.
"Nggak kalah PT PAL. Sekarang ada proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik. Industri swasta juga sudah bikin kapal angkut personel dan kapal serbu cepat. Jadi kalau bicara kemampuan dasar, kita aman dan siap," urainya.
Meski begitu, Fahmi menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya. Pembelian alutsista dari luar negeri juga memiliki peran strategis, seperti contohnya sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal.
Fahmi menyampaikan, hambatan utamanya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor.
“Tanpa penguasaan teknologi kunci, kita hanya jadi perakit. Body-nya kita buat, tapi komponennya beli dari luar,” sambungnya.
Selain itu, Fahmi juga mengamati kekuatan pertahanan udara RI seharusnya tak luput dari perhatian, walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, namun lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai.
Menurut Fahmi, peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.
Ia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, sebagai langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan. Namun, hal itu harus dibarengi roadmap yang jelas, ekosistem riset lintas sektor, dan pendanaan memadai.
“Kalau kapasitas bikin seribu unit, jangan cuma dipakai sepuluh. Bangun pasarnya, kembangkan rantai pasoknya. Presiden dan Menhan sudah mulai merintis, tapi pelaksanaannya harus kolaboratif, bukan saling bersaing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahmi mendorong pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, termasuk memanfaatkan diaspora Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi pertahanan.
“Memanggil mereka pulang itu nggak cukup. Harus ada tempat yang layak dan tepat, jangan sampai malah menganggur,” demikian Fahmi menambahkan.
Pagu anggaran untuk pertahanan sebesar Rp166,1 triliun atau (6,1 persen) dari APBN. Nilai itu terbagi dalam beberapa pos, di antaranya untuk alutsista, pertahanan siber dan dukungan operasional hankam.
Industri pertahanan Indonesia dinilai masih memiliki banyak tantangan untuk berkembang. Terutama dalam aspek teknologi dan sumber daya manusia. 
BERITA TERKAIT: