Hal ini disuarakan Anggota DPD RI asal Papua Barat Paul Finsen Mayor dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua Yan Christian Warinussy melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa 22 Juli 2025.
Warinussy menyoroti salah satunya kasus penembakan yang menimpanya pada 17 Juli 2024. Ia melihat ada kejanggalan dalam proses penyidikan dan penetapan Zakarias Tibiay sebagai pelaku penembakan yang hampir merenggut nyawanya itu.
Warinussy dan keluarga masih belum yakin sepenuhnya bahwa terdakwa adalah pelaku sebenarnya. Mengingat rekan terdakwa yang masih berstatus Daftar Pencarian Saksi (DPS) sampai saat ini belum tertangkap.
"Masih jadi pertanyaan besar kami, apakah benar terdakwa ini yang melakukan atau hanya dijadikan kambing hitam?” tanya Warinussy.
Warinussy juga mempersoalkan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Aktivis kemanusiaan dan lingkungan itu menyampaikan praktik penambangan emas ilegal tersebut berlangsung secara terbuka namun luput dari pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.
“Ada dugaan kuat bahwa telah terjadi pembiaran secara sistematis," kata Warinussy.
Warinussy juga menyampaikan fakta terkait maraknya peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di Manokwari. Salah satu media cetak lokal menyebutkan bahwa ada 53 titik penjualan miras ilegal di kota tersebut.
Peredaran miras, menurutnya, menjadi sumber utama kerawanan sosial di Manokwari. Akibatnya angka kejahatan meningkat seperti pemalakan, penjambretan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual.
Sementara itu, Senator Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay meminta Kapolda Papua Barat serius menangani berbagai persoalan besar itu. Sebab masyarakat yang menjadi korban, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kerusakan lingkungan.
“Jangan biarkan Papua Barat rusak karena ulah segelintir oknum. Kita harus menjaga Tanah Papua sebagai warisan kehidupan untuk generasi yang akan datang," kata Paul.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak melakukan evaluasi kinerja Kapolda Papua Barat karena dinilai kurang profesional dalam penanganan kasus hukum, bahkan disinyalir melakukan pembiaran terhadap beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di Papua Barat. 
BERITA TERKAIT: