Pengamat yang akrab disapa Hensat itu menilai, pernyataan tersebut tidak berdasar dan menunjukkan lemahnya proses riset sebelum menyampaikan informasi ke publik.
“Secara teori, yang harus dilakukan oleh siapa pun yang berkomunikasi adalah riset terlebih dahulu. Pemerintah seharusnya melakukan riset ulang sebelum menyampaikan hal-hal tertentu kepada masyarakat,” kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 19 Juni 2025.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengaitkan hal ini dengan tantangan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo berkali-kali menyebut bahwa salah satu tantangan pemerintahannya adalah komunikasi. Menurut saya, Fadli Zon perlu lebih banyak menerima masukan sebelum bicara ke publik,” kata Hensat.
Ia juga mengungkapkan pengalamannya secara langsung terlibat dalam tim strategi komunikasi Komnas Perempuan pada masa pascareformasi.
Hensat menegaskan, banyak bukti dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual benar-benar terjadi saat kerusuhan Mei 1998.
“Saya tahu persis Komnas Perempuan melakukan pendampingan kepada para korban,” kata Hensat.
Soal kemungkinan permintaan maaf dari Fadli Zon, Hensat yang juga dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu menilai hal tersebut penting jika memang ada kesalahan.
“Kalau salah ya harus minta maaf. Tapi apakah pejabat kita berani minta maaf? Nah, itu yang kita tunggu, karena banyak sekali yang terluka oleh peristiwa itu,” pungkas Hensat.
BERITA TERKAIT: