DPD RI akan Luncurkan Program Senator Menanam

Dukungan DPD RI terhadap program-program prioritas pemerintah itu tertuang dalam surat edaran (SE) Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada semua senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah. 

Dalam surat edaran itu, seluruh anggota DPD RI diharapkan dapat mengambil langkah konkret dengan pendekatan yang terstruktur, lintas sektor, dan kolaboratif bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

"Kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya pemerintah dalam mensukseskan program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada," kata Sultan melalui keterangan resminya, Kamis 22 Mei 2025.

Menurutnya, program prioritas pemerintah, terutama ketahanan pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgent dan visioner. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.

"Kami mendorong agar semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG," kata Sultan.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menjelaskan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah.

Misalnya Senator Angelo wake kako dari NTT yang sudah memulai program penanaman jagung. Juga Senator Bahar Buasan yang konsen mengembangkan produk hortikultura unggulan dan agrowisata di Bangka Belitung.

Sultan mengungkapkan, bersama Sekretaris Jenderal DPD yang baru Irjen Mohammad Iqbal, pihaknya sedang menyiapkan program Senator Menanam.

DPD RI akan merilis program Senator Menanam yang fokus pada pengembangan pangan lokal di setiap daerah. Tagline-nya "Pangan Lokal untuk Ketahanan Nasional".

"Dengan integritas, reputasi dan jaringan Sekjen DPD RI, tentu kita semua yakin dan berharap Pak Iqbal mampu memfasilitasi koordinasi kawan-kawan anggota DPD RI di semua provinsi dengan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Bupati dan semua stakeholder," pungkas Sultan.