Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar kehormatan tersebut.
Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menyangkut marwah bangsa di mata dunia.
"Pemberian gelar ini seharusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki kontribusi positif dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela dalam sejarahnya," ujarnya kepada
RMOL, Jumat 16 Mei 2025.
Andi tidak menafikan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Soeharto tidak lepas dari berbagai kontroversi.
“Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyisakan catatan kelam, mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga krisis politik yang berujung pada reformasi 1998,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejarah mencatat adanya berbagai kebijakan era Soeharto yang dinilai mengekang kebebasan sipil serta melemahkan demokrasi.
Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan serius dalam menilai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Andi mendorong polemik menjadi bahan refleksi bersama agar gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi penghormatan tertinggi yang diberikan dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Tidak cukup berlandaskan seseorang tersebut adalah mantan presiden.
BERITA TERKAIT: