Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, QRIS sebagai wujud inovasi keuangan digital harus diproteksi agar bisa terus digunakan masyarakat luas.
"Kritik atas QRIS ini muncul di tengah negosiasi tarif resiprokal antara pemerintah RI dengan pemerintah AS. Kuat dugaan, negosiator dari AS mencari-cari sasaran tembak agar sistem pembayaran milik perusahaan AS yang dipakai. Untuk itulah penerapan QRIS yang sudah begitu luas di Indonesia menjadi sasaran kritik," kata Wildan kepada
RMOL, Senin, 28 April 2025.
Wildan menilai, mengkritik QRIS sama halnya dengan mengusik penerapan solusi inovatif dalam transaksi keuangan. Dengan nilai transaksi QRIS yang begitu fantastis, pemerintah AS tentunya sudah membayangkan fee yang diperoleh dari penerapan teknologi ini.
"Per Maret 2025, transaksi melalui QRIS mencapai Rp262,1 triliun. Nilai yang sangat besar ini menggambarkan secara jelas peredaran uang dan transaksi yang terjadi di Indonesia melalui QRIS. Publik Indonesia merespons positif QRIS sehingga pembayaran memakai uang fisik sedikit dilupakan. Kalau sudah pakai QRIS transaksi sah," terang Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, seiring meningkatnya nominal transaksi menggunakan QRIS menunjukkan ada peningkatan dari jumlah pengguna. Bukti-bukti empiris tersebut sudah sangat cukup untuk menegaskan posisi Indonesia agar tidak gentar dengan kritik dari AS atas penerapan QRIS.
"Untuk itu, penerapan QRIS harus dipertahankan dan diproteksi. Proteksinya berupa pengamanan dari sisi teknologi dan pemerataan penggunaan QRIS," pungkas Wildan.
Kritik pemerintah Amerika Serikat (AS) atas penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia dianggap berlawanan dengan spirit inklusi keuangan yang justru digalakkan oleh Bank Dunia. 
BERITA TERKAIT: