Kopdes Merah Putih Bukan Alat Galang Dukungan Politik 2029

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih murni bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bukan untuk menggalang dukungan politik.

“Saya rasa relatif ini sangat jauh dari politik, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke ekonomi,” ujar Ferry dalam wawancara dalam YouTube Hendri Satrio Official dikutip Kamis 24 April 2025.

Spekulasi tentang motif politik muncul seiring rencana pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, didukung dana operasional Rp5 miliar per koperasi.

Sebagian pihak menduga dana tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, seperti tuduhan terhadap program dana desa di masa lalu.

Ferry dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut sepenuhnya untuk operasional koperasi, seperti pembangunan kantor, simpan-pinjam, apotek desa, klinik, gudang, hingga transportasi.

"(Dana) Itu kan untuk kegiatan operasional koperasi desanya. Dan keberadaannya akan dirasakan manfaatnya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita nih, tapi buat masyarakat desa," kata Ferry.

Menurut Ferry, Koperasi Merah Putih merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, seperti memutus ketergantungan masyarakat desa dari pinjaman online dan rentenir, atau menyediakan obat generik serta layanan kesehatan terjangkau, dan mendukung distribusi pupuk, benih, serta hasil pertanian.

Untuk mencegah penyalahgunaan, Ferry menjelaskan bahwa koperasi dikelola melalui musyawarah desa yang demokratis, melibatkan ibu-ibu dan pemuda, sehingga tidak dicampuri urusan politis elit lokal seperti kepala desa atau lainnya.

Ia juga menyebut rencana penunjukan manajer profesional dengan seleksi transparan, didukung pelatihan dan pendampingan.

“Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik desa, bukan milik pemerintah desa, tapi milik desa, artinya pemerintah dan masyarakat desanya,” pungkas Ferry.