Pemerintah Harus Prioritaskan Perlindungan HAM di Papua

Andreas berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) warga di sana dapat terpenuhi.

“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 April 2025.

Andreas mengaku prihatin atas insiden tragis yang dilakukan KKB baru-baru ini, di mana 12 orang pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, meninggal dunia akibat kekejian KKB. Apalagi peristiwa tersebut tak berselang lama usai KKB menembak enam guru dan tenaga kesehatan hingga tewas.

Menurutnya, tragedi di Yahukimo belakangan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera hadir dalam melindungi hak asasi manusia di tanah Papua.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” kata Andreas.

Seperti diketahui, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan dua lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu. 

Atas peristiwa itu, polisi mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut. Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

Sementara sebanyak 35 orang penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat. Sedangkan, delapan orang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.