Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema "Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Bagi Eddy, keterlibatan kampus dalam penyusunan kebijakan penting, karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah.
“Kebijakan yang berbasis data ilmiah atau data driven tentu akan lebih tepat sasaran memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 18 Februari 2025.
Dia menjelaskan, salah satu urgensi kebijakan berbasis data yang akurat adalah subsidi LPG 3 kg yang saat ini masih banyak diakses oleh kalangan yang mampu.
“Mulai dari cafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3 kg. Ini salah sasaran karena LPG 3 kg seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan.
“Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan," katanya.
"Dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita,” demikian Eddy.
Kampus atau perguruan tinggi harus selalu menjadi bagian dalam kebijakan publik agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat. 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: