Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026

Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan. 

“Tren kemiskinan ekstrem selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan akhir Desember 2026 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di negeri ini,” kata sosok yang akrab disapa Cak Imin lewat keterangan resminya, Kamis 13 Februari 2025.

Langkah pertama yang dilakukan yakni membenahi data kemiskinan. Kemenko PM menjadi pelopor percepatan integrasi data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh program pemerintah nantinya akan mengacu pada data tersebut. 

“Melalui DTSEN, program pemerintah akan tepat sasaran dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara serius. Saat ini angka kemiskinan sebanyak 8,57 persen. Di akhir periode 2029 nanti bisa ditekan menjadi 4,5-5 persen. 

Ada beberapa strategi yang sedang dirancang oleh Kemenko PM. Pertama, skema graduasi kemiskinan. Pemerintah memetakan masyarakat miskin ke dalam empat klaster, yakni miskin eksrem, miskin, rentan miskin dan siap graduasi. 

Bagi kelompok miskin ekstrem, pemerintah akan melakukan pemberian bantuan sosial (bansos) lengkap dan pendampingan kelompok untuk pembentukan pola piker. Untuk yang miskin dan rentan miskin, nantinya akan mendapatkan bansos terbatas dan pendampingan usaha. 

“Bagi yang sudah siap graduasi akan dikelompokkan dalam peer support group untuk mentoring bisnis jangka panjang,” jelas Cak Imin. 

Kedua, strategi pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat.  Ketiga, strategi pemberdayaan melalui optimalisasi pembiayaan usaha. Keempat, strategi pemberdayaan melalui ekosistem program makan bergizi gratis (MBG). Kelima, strategi pemberdayaan melalui sekolah rakyat. 

“Agar kebijakan pemberdayaan masyarakat efektif, perlu memperhatikan lokus intervensi  (daerah prioritas penanganan kemiskinan) dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, korporasi, dan perguruan tinggi,” pungkasnya.