Pakar Komunikasi: Survei LSI Soal Sekjen PDIP Terlibat Korupsi Tabrak Asas Praduga Tak Bersalah

Begitu disampaikan pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, dalam keterangannya, Senin, 10 Februari 2025.  

“Kalau menurut saya, ini (survei LSI) mengarah pada trial by the press. Asas praduga tak bersalah atau apalah bahasanya. Seperti itu," kata Emrus.

Di sisi lain, Emrus berpandangan bahwa rilis survei LSI tersebut bertentangan dengan etika kemanusiaan dan kaidah filosofis ilmu pengetahuan.

Sebab, survei sedianya harus berbasis pada ilmu pengetahuan, dan filosofi dari ilmu pengetahuan adalah untuk kebaikan umat manusia. Ilmu pengetahuan bukan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, tapi untuk kebaikan umat manusia.

"Kalau ilmu hanya ilmu pengetahuan, manusia kloning manusia bisa. Tapi apakah itu manusiawi? Jelas tidak. Walaupun secara ilmu pengetahuan bisa, tapi tidak boleh dilakukan demi kemanusiaan. Itu filosofi ilmu," ujar Emrus.

Dalam konteks ini, Emrus menegaskan bahwa survei LSI yang menguji persepsi publik apakah Hasto terlibat korupsi atau tidak, jelas-jelas bertentangan dengan etika dan menabrak filosofi ilmu pengetahuan.

"Sekarang (LSI) dibuatnya survei seperti itu, kalaupun kita asumsikan memang secara survei scientific, tapi kan belum tentu benar pada kenyataannya (Hasto korupsi). Ini kan survei seolah-olah Hasto korupsi. Tidak bisa begitu dong!" tegasnya.

"Jadi persoalan Hasto korupsi atau tidak, itu bukan soal percaya atau tidak percaya. Ini kan prejudice jadinya," imbuh Emrus.

Menurut Emrus, ketimbang melakukan survei opini publik terhadap seseorang, mestinya energi lembaga survei seperti LSI dipakai buat mengungkap fakta dan kebenaran. Bukan membangun opini yang menyinggung kemanusiaan.

Oleh karena itu, Emrus meminta para lembaga survei lebih bicara masalah kebenaran, bukan men-survei opini publik apakah percaya atau tidak percaya. Tapi harusnya investigasi yang mendalam untuk mengungkap fakta. Agar jangan mengarah pada tuduhan tidak baik pada seseorang.

Yang tak kalah penting, Emrus meminta para lembaga survei kembali pada kaidah filosofis ilmu pengetahuan yang dibangun dalam tiga fondasi. Yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ontologi adalah objek yang dikaji ilmu, Epistemologi cara atau metodologi memperoleh ilmu, serta Aksoslogi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan.

"Jadi dalam filosofi ilmu, ini (survei LSI) tak cukup hanya ontologi dan epistemologi saja. Harus pada aksiologi, apakah baik atau tidak bagi kemanusiaan. Apakah manusiawi atau tidak. Jadi yang saya persoalkan aksiologi survei LSI ini. Apakah baik, apakah manusiawi, apakah baik bagi etika. Penerapan survei harus mengabdi pada kemanusiaan itu sendiri," papar Emrus.

"Artinya, saya berpendapat, survei yang mengatakan orang percaya bahwa Hasto korupsi atau tidak, itu menabrak kaidah aksiologi ilmu pengetahuan," sambungnya.

Lebih jauh, Emrus juga menilai dalam hal Ontologi dan Epistemologi,survei LSI juga perlu dibongkar. Apakah sudah benar atau tidak, secara metode dan objeknya.

"Metodologinya perlu dibongkar. Buka ke publik. Kemudian siapa pembiayanya. Bongkar. (Dana) dari kantong dia pindah atau tidak. Sumber dayanya dari mana. Harus dibongkar. Lalu bicara hasil. Aksiologinya kan tidak bagus secara kemanusiaan," tandasnya. 

Seperti diberitakan RMOL, hasil survei yang digelar LSI mencatat sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. 

"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei yang digelar daring, Minggu, 9 Februari 2025.

Sementara itu, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu responden yang menjawab tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.