Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu malam, 30 November 2024.
Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin ini, pemerintah sedang menyoroti pelaksanaan pilkada yang dihantui praktik politik uang serta biaya penyelenggaraan yang tinggi. Sehingga Presiden Prabowo menilai perlu ada evaluasi mendalam untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang," ujar Cak Imin.
Dia menambahkan, politik uang merupakan ujian bagi agenda demokrasi di Indonesia, baik pilkada maupun pemilu legislatif.
Sehingga sistem pemilihannya harus dievaluasi mendalam. Ditambah lagi biaya penyelenggaraan yang menyerap anggaran begitu banyak.
"Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket Undang-undang pemilu dan partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," ujarnya.
Meskipun dibayangi maraknya praktik politik uang, Cak Imin menilai pelaksanaan pilkada serentak tahun ini juga melahirkan sejumlah calon pemimpin daerah terpilih yang justru tidak mengeluarkan biaya kampanye dalam jumlah besar.
"Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih," tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Oleh sebab itu, tantangan untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada maupun pemilu bukan sebuah perkara yang mudah dilakukan. Namun tetap ada peluang untuk memperbaikinya.
Presiden Prabowo Subianto setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas sehingga masyarakat tidak dididik dengan praktik politik uang. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: