Temukan Anomali Hasil Quick Count di Sejumlah Daerah, DPP PDIP: Arahkan Kader Kawal C1!

Dari informasi dan pengolahan data yang didapatkan internal dan eksternal partai, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan, pihaknya melihat berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat QC tersebut. 

Anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan PDIP menyimpulkan bahwa narasi yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah menciptakan opini "kalah". 

“Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, Tim Pemenangan, dan Paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” ujar Deddy, dalam keterangan resminya, Rabu, 27 November 2024. 

Padahal yang menentukan menang kalah itu adalah perhitungan manual, bukan QC. Untuk itu, kata Deddy, DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C Hasil, dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang akan dilakukan Kamis besok, 28 November 2024, di seluruh Indonesia. 

“Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Deddy. 

Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan di beberapa QC tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi. Sebagai contoh Deddy, menyebut provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. 

“Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” tutur Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara ini.

Khusus di Jakarta, lanjut Deddy, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53 persen, tetapi beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil QC di bawah 50 persen. 

“Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil Pilgub (Jakarta) agar berjalan dua putaran,” tambahnya. 

Tak hanya itu, Deddy juga menyebut bahwa daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Banten yang sarat dengan campur tangan ilegal aparatur kekuasaan sangat mungkin menghasilkan QC ala Jokowi. 

“Daerah-daerah itu sudah sejak lama terjadi intervensi sebagaimana disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto dalam sebuah podcast beberapa hari lalu,” tegas Deddy.

Lebih jauh, Deddy menyebut sesungguhnya QC adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil pemilu. Tetapi pengalaman pemilu legislatif dan presiden yang lalu menunjukkan bahwa QC dapat diintervensi di tingkat hulu, hasil yang disampaikan dari TPS yang ditunjuk sebagai sampling. 

“Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi sampling-nya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” jelasnya.

“Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konstitusi,” demikian Deddy.