Hal itu disampaikan Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat melakukan sidak di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
"Ini merupakan satu-satunya stasiun yang terintegrasi dengan angkutan Bus TransJakarta. Sehingga, Stasiun Jatinegara bisa dikatakan menjadi Stasiun Sentral untuk Kota Jakarta," kata Bambang melalui siaran persnya, Rabu, 16 Oktober 2024.
Dalam sidak tersebut, Bambang juga mendapatkan keluhan dari konsumen tentang adanya fasilitas toilet yang ditutup akibat kerusakan oleh pompa.
“Menurut informasi, perawatan dan perbaikan yang ada di Stasiun Jatinegara bukan kewenangan KAI tetapi pihak Satker yang mengakibatkan lambatnya penanganan karena menunggu dari Direktorat Kereta Api (Kemenhub),” kata Bambang.
Politisi senior Partai Gerindra ini juga melihat langsung ke Ruang Pusat Pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Stasiun Jatinegara yang terdapat satu orang pengendali yang bekerja selama 8 jam.
“Saya menyarankan perlu adanya penambahan 1 atau 2 Pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api, sehingga bila satu petugas mengalami emergency seperti sakit atau meninggal, bisa segera digantikan oleh petugas yang ada,” kata Bambang.
“Apalagi di lokasi stasiun tersebut, juga ada Depo Lokomotif (Bengkel Perbaikan dan Perawatan Penyimpanan Lokomotif). Sehingga traffic stasiun tersebut sangat padat,” tambahnya.
Ia juga menyarankan Subsidi IMO (Infrastructure Maintanance Operation) tidak boleh dikurangi anggarannya.
Karena, menurutnya, hal itu menyangkut masalah keselamatan nyawa publik, yang nilainya tidak terhingga.
“Jadi Anggaran yang dulu Rp2 trilliun di tahun 2018-2019, saat ini diturunkan di sekitar Rp500 juta. Ini bisa membahayakan keselamatan dari kereta api,” kata Bambang.
Stasiun Jatinegara merupakan Stasiun Hub yang menghubungkan antara Kereta Antar Provinsi yang berjumlah 26 kedatangan, dan kereta commuter line (KRL) yang berjumlah 400 kedatangan. 
BERITA TERKAIT: