Namun Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menaruh kekhawatiran, kualitas tersebut tidak akan memberi dampak signifikan terhadap kinerja legislatif, karena kuatnya subordinasi politik yang mengikat mereka.
"Anggota DPR berada dalam kendali ketat partai politik, sementara partai-partai itu sendiri juga berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif," kata Andi kepada
RMOL, Kamis (3/10).
Dengan demikian, perilaku anggota DPR dalam menjalankan peran dan fungsi legislatif sangat dipengaruhi oleh desain dan kehendak pemegang kekuasaan, dalam hal ini Istana.
Dalam konteks demokrasi, analis politik Universitas Nasional itu menilai lemahnya posisi DPR terhadap eksekutif membuat proses check and balance sulit dilakukan.
Situasi ini pun ditakutkan dapat mengarah pada model politik seperti era Orde Baru, di mana dominasi eksekutif atas legislatif lebih terasa, dan independensi DPR menjadi terbatas.
"Ini menjadi tantangan utama bagi DPR baru dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkas Andi Yusran.
BERITA TERKAIT: