Pramono pun sudah memiliki solusi keberadaan parkir liar.
"Jadi pengelola parkir liar itu dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan dan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme ya. Kalau itu kita lawan," kata Pramono di Jakarta, Selasa (3/9).
"Enggak bisa memberikan ruang kepada juruparkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Pemimpin itu harus berani memutuskan," imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Jakarta sendiri telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi parkir liar. Misalnya, menindak 442 juruparkir liar di minimarket hingga ruko perkantoran di Jakarta pada 15-30 Mei 2024.
Kemudian, Satpol PP Jakarta juga ikut menertibkan para juruparkir liar, pak ogah, pengemis, pengamen, hingga pedagang asongan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas melalui Operasi Bina Tertib Praja pada 1 hingga 31 Agustus 2024.
Menurut Pramono, pendekatan melalui menyelesaikan masalah lebih berguna ketimbang kampanye atau program yang bombastis.
Terkait program andalan jika terpilih pada Pilkada mendatang, Pramono belum mau membeberkannya. Dia beralasan, bisa kena jewer KPU kalau membuka semua program sebelum penetapan paslon.
"Program andalan boleh dibuka ketika sudah diketok tanggal 22 September. Sekarang ini belum boleh dibuka, nanti kalau dibuka disemprit sama KPU DKI," tandas Pramono.
BERITA TERKAIT: