Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ahok Sedih Golkar Diobok-obok

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 14 Agustus 2024, 18:50 WIB
Ahok Sedih Golkar Diobok-obok
Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8)/RMOL
rmol news logo Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sedih melihat kondisi Partai Golkar yang kini digoyang dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai ketua umum.

Pasalnya, Ahok sendiri pernah menjadi Anggota DPR dari Golkar. Partai berlambang beringin ini dianggap sebagai partai yang telah membesarkan namanya. 

"Ya saya agak sedih juga,” ucap Basuki Tjahaja Purnama di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Ahok mengatakan salah satu sahabatnya Jusuf Hamka sempat berkomunikasi dengannya perihal maju di Pilkada Jakarta, namun kenyataan berkata lain.

"Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Jusuf Hamka, kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah kontak saya, mungkin mau waju Jakarta kan. Ya seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan,” ucapnya.

Ahok menjelaskan ada skenario dalam menjegal Jusuf Hamka. Namun dia tidak membeberkan secara detail.

"Bukan kotak kosong, pola Solo atau apa saya enggak tahu. Kita tunggu saja,” ungkapnya. 

Mantan Gubernur Jakarta ini mengingatkan kembali kepada elite politik untuk memikirkan ihwal batas maksimum pencalonan kepala daerah. 

"Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir, mungkin ke depan. Saya kira pemerintahan, DPR RI mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum. Supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti Presiden juga kan,” bebernya. 

Dia menyarankan partai politik yang tidak mengusung tokoh dalam Pilkada bisa diberi sanksi, agar semua tokoh yang mumpuni ikut bertarung dalam gelaran pesta demokrasi tingkat daerah.

"Kalau partai tidak mencalonkan, akan saksi tidak bisa ikut pemilu atau Pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan. Sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut,” jelasnya lagi.

"Kami juga ada kabupaten yang mengalami, karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding nih. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai,” sambungnya menutup. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA