MPR Jamin Hak Jemaah Bakal Diperjuangkan Lewat Pansus Haji

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tentang pansus haji 2024 yang pekan ini akan dimulai.

"Saya kira itu disepakati oleh semuanya ada yang menginginkan agar terjadi kondisi di mana jemaah tidak mendapatkan haknya dalam konteks penginapan di Mina misalnya, atau tidak mendapatkan konsumsi yang memadai sesuai dengan harga yang sudah mereka bayarkan," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini berpendapat bahwa banyaknya keluhan dari jemaah haji jadi faktor pendorong pembentukan pansus hak angket haji.

Terlebih munculnya isu penggelapan sisa kuota haji sebanyak 21 ribu yang tidak tersalurkan dengan baik.

"Ide besarnya itu dalam rangka untuk membagi kinerja penyelenggara haji pada tahun-tahun yang akan datang," jelasnya.

"Atau kemudian bila ada kelebihan kuota, dan tidak sesuai dengan aturan, saya kira soal itu semuanya sepakat. Supaya kemudian ke depan terjadi perbaikan," tutupnya.