Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Menarik Investor di Papua

Demikian disampaikan tokoh muda Papua, Ali Kabiay saat webinar bertajuk ‘Papua tanah Damai: Mengokohkan Rasa Sebangsa dan Mewujudkan Nir Kekerasan’ yang dikutip dari akun YoTube INC TV pada Jumat (12/7).

“Salah satu faktor yang kami lihat sangat penting untuk mendukung keberlangsungan yang baik di Tanah Papua adalah bagaimana kita mendukung faktor keamanan,” kata Ali.

Ali mengatakan, keamanan sangat penting untuk menunjang berbagai sektor yang ada, termasuk investasi yang akan masuk ke Papua. Dia mencontohkan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, bahkan Singapura, mereka mampu menjaga keamanannya sehingga iklim investasi di sana sangat baik.

“Negara-negara ini bisa maju dengan pesat karena mereka mengedepankan sektor keamanan, sehingga begitu wilayahnya aman maka dengan sendiri sektor ekonomi, sektor pendidikan, budaya, investasi dan daya beli bisa berkembang dengan sendirinya,” kata Ali yang juga Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih ini.

Menurut Ali, apabila suatu wilayah tidak aman tentu berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Mulai dari aktivitas masyarakat terhambat, sektor pendidikan terganggu, daya beli berkurang dan investasi ogah masuk, sehingga bisa menghambat pembangunan di Papua.

Sementara itu tokoh senior Papua Barat, Ismail Sirfefa menegaskan, nirkekerasan adalah cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian dari suatu konflik atau pertikaian. 

“Perlu adanya tata kelola penyelesaian konflik yang terpadu untuk perdamaian Papua, Musyawarah, dialog, karena itu silaturahmi harus dijadikan sebagai media interaksi perdamaian dalam pertikaian atau konflik sosial,” kata Ismail yang merupakan tokoh Adat Kuri Wamesa Papua Barat ini.

Sedangkan Dekan Fakultas Islam Unusia Jakarta, Ahmad Suaedy mengatakan, keberagaman suku dan budaya yang ada di Tanah Papua. Dia menyebut, umlahnya mencapai 261 suku dengan 326 bahasa, dan angka ini belum termasuk suku para pendatang.

“Mereka juga cukup beragam dalam merespon tentang sistem kepemimpinan yang tergantung karakteristik dan budaya mereka,” kata Suaedy.