Parpol Tak Libatkan Cagub Betawi, Golput Diprediksi Naik Tajam

Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, dalam konteks ini, jika partai politik (parpol) tidak melibatkan tokoh Betawi sebagai cagub/cawagub, sekitar 27,65 persen masyarakat Betawi akan memboikot Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan pada November 2024.

"Boikot ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Selain itu, potensi golongan putih (golput) di kalangan masyarakat Jakarta bisa mencapai hingga 50 persen," kata Sugiyanto melalui siaran persnya, Minggu (30/6).

Menurut Sugiyanto, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh lokal bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat merasa terwakili dan didengarkan oleh para pemimpin parpol.

Perkiraan angka golput 50 persen tersebut mungkin saja terjadi, dengan dasar argumentasi yang merujuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, sebanyak 5.563.418 pemilih atau 77,1 persen dari total 7.218.272 pemilih menggunakan hak suaranya.

"Sisanya, sekitar 1.654.854 pemilih atau sekitar 22,9 persen memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput," kata Sugiyanto.

Angka golput pada Pilkada DKI Jakarta kali itu turun sekitar 10 persen dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2012, di mana angka golput mencapai 32 persen.

"Namun secara umum, angka golput pada Pilkada Jakarta berkisar antara 22 persen hingga 30 persen," kata Sugiyanto.

Jika 27 persen masyarakat Betawi juga ikut golput pada Pilkada 2024, kata Sugiyanto, maka total golput dapat mencapai 50 persen.

Pentingnya keterlibatan tokoh Betawi dalam politik lokal tidak hanya dapat meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap kota ini.

Oleh karena itu, menurut Sugiyanto, parpol perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat Betawi agar Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan partisipasi yang maksimal.

"Serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat Jakarta," demikian Sugiyanto.