Perkiraan itu disampaikan Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, lewat keterangan resmi yang diterima redaksi, di Jakarta, Minggu (23/6).
Dia mengungkap tiga indikasi yang mengarah pada potensi itu. Pertama, ada kecenderungan Presiden Joko Widodo
cawe-cawe melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan melanjutkan kerjasama politik di Pilkada.
"KIM akan tetap kompak. Itu bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya tidak menjabat presiden lagi, Oktober nanti,” kata Ari.
Indikasi kedua, instrumen hukum yang kembali dipakai untuk melanggengkan dinasti politik penguasa, terendus dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
“Polanya persis seperti yang terjadi menjelang Pilpres, saat itu MK menerbitkan putusan yang jadi karpet merah bagi Gibran menuju Pilpres,” katanya.
Dan indikasi terakhir, adanya potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi Bansos dan politik uang. Netralitas penjabat kepala daerah pun diragukan.
“Meski begitu, optimisme harus tetap diupayakan bersama. Kita sedang ditantang dan dipanggil untuk jangan pernah letih mencintai Indonesia," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: