Korupsi Timah Meledak di Tengah Panasnya Suhu Politik

Pemuda Bangka Belitung Firmansyah mengatakan, penambang rakyat kesulitan memperoleh izin penambangan timah di Bangka Belitung.

"Padahal Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam hilirisasi penambangan," kata Firmansyah dalam diskusi yang digagas MAKII di Winky Coffe, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (5/4).

Firmansyah menilai pemerintah berperan penting dalam memberikan solusi atas masalah regulasi yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat.

"Jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi pengangguran akan meningkat dan Indonesia berisiko tertinggal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki," kata Firmansyah.

Sementara akademi Sanusi menyoroti skandal korupsi timah yang meledak di tengah memanasnya suhu politik di Tanah Air, khususnya terkait gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa baru muncul sekarang saat kontestasi Pemilu 2024 Nilai korupsi Rp271 triliun itu berdasarkan hitungan kerusakan lingkungan bukan nilai tambang," kata Sanusi.

Sedangkan Kabid Hukum dan HAM PP ISMAHI Masyhur Borut menekankan bahwa mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Melihat fenomena korupsi timah di Bangka Belitung yang mana pertambangan dikuasai oleh BUMN, seharusnya bisa membawa kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat lokal. Namun ternyata masyarakat lokal kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari tambang di wilayah tanah mereka," kata Masyhur.

Diskusi turut menghadirkan panelis Christian Hernanda (Pengurus Pusat BEMNUS) dan Febriansyah (BEM STIMIK Indonesia).