Ketua Tim Konvensi, Bengkel Ginting mengatakan pembentukan tim ini berawal dari pencermatan mereka pada agenda Pemilu 2024. Dimana, GBKP melalui bidang Diakonia dan Koinonia beserta unit dibawahnya seperti Yayasan Ate Keleng dan kategorial Mamre sebutan persekutuan kategorial kaum Bapak, Moria atau persekutuan kategorial kaum ibu dan Permata atau persekutuan kategorial kaum muda/mudi, telah melakukan beberapa aktivitas sebagai wujud peran gereja dalam politik menjelang tahun politik 2024, khususnya menjelang Pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Mulai dari melakukan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) yang kemudian beberapa program yang sudah dilakukan seperti, Sosialisasi Peran Politik Gereja kepada Kategorial di Tingkat Klasis-klasis serta mengundang para calon legislatif untuk membekali mereka, memperkenalkan serta mendoakan mereka; Sosialisasi ini juga dilaksanakan dalam rangka menyikapi peran warga gereja dalam pemerintahan yang paling rendah dengan mengundang kepala desa warga GBKP se Kabupaten Karo; Memperkenalkan dan mendoakan para calon legeslatif warga GBKP di dapilnya masing-masing melalui warta jemaat disetiap runggun dan lainnya.
“Dari kegiatan diatas, kami berkesimpulan bahwa sebagai Gereja, GBKP masih menjadi Gereja ditengah-tengah alam duniawi, terbukti dari masih adanya suara kenabiannya menyuarakan Politik yang bersih dan baik. Namun dari sisi hasil, kami juga berkesimpulan bahwa upaya yang kita lakukan itu tidak berdampak signifikan, terlihat dari hampir semua yang terpilih menjadi calon legeslatif di Karo khususnya adalah produk money politik bahkan yang rela suara yang mereka beli hilang 50-60 persen,” ungkapnya.
Akademisi yang juga menjabat Sekretaris Program Magister Ilmu Politik, FISIP USU ini menambahkan, bahwa mereka juga menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan baik dari sudut pandang penyelenggara, Partai pengusung, para calon legislative serta pemilih sendiri. Permasalahan umumnya masih seputar masalah klasik dimana semua pihak terjebak kepada pikiran yang pragmatis bukan filosofis sehingga money politik masih dominan di semua line.
“Hal ini juga dipengaruhi oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang bisa diharapkan dapat membangun bangsa dan daerah mereka kearah yang lebih baik,” ujarnya.
Atas dasar itulah, menurutnya GBKP sudah saatnya turun aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap peran gereja dalam politik, termasuk meningkatkan peran gereja untuk membekali para calon bupati dan wakil bupati agar menjalankan amanah rakyat yang juga menjadi bagian dari misi gereja yakni menyejahterakan masyarakat dan jemaat melalui pendidikan politik dan lainnya.
Tim konvensi ini menurut Bengkel Ginting terdiri dari para pakar seperti dari Universitas Sumatera Utara, UGM, Unpad.
“Survei popularitas dan elektabilitas di seluruh klasis dan uji psikologis akan dilakukan oleh tim independen terhadap sosok yang dinilai mumpuni untuk dicalonkan sebagai calon bupati Karo. Untuk menjaga obyektifitas pewawancara dan lembaga survei, test psikologi dilakukan dari USU, UGM, Unpad yang bukan sosok dari suku Karo,” pungkasnya.
Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) semakin menegaskan komitmennya untuk ikut serta dalam rangka menciptakan perpolitikan yang menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat peran aktif dalam memunculkan para pemimpin yang baik. Terbaru, Moderamen GKBP membentuk tim konvensi untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Karo 2024. 
BERITA TERKAIT: