Sambut Umrah Backpacker, PKS Desak Revisi Peraturan Dalam Negeri

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI  Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar aturan soal penyelenggaraan Umrah yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, segera direvisi.

“Secara umum, kebijakan Haji dan Umrah Saudi semakin terbuka lebar untuk kedatangan Jamaah, sehingga Pemerintah Indonesia harusnya antisipatif dengan menyiapkan aturan yang juga memudahkan jamaah," kata Hidayat lewat keterangan resminya, Selasa (27/2).

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, dalam UU 8/2019, di Pasal 86 ayat (1) dan (2), penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni biro Travel yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama.

Namun dengan kebijakan visa turis Saudi, warga yang ingin Umrah kini bisa mengakses langsung dengan cukup memesan tiket pesawat dan mendaftarkan diri di Aplikasi Nusuk yang disediakan dan disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Saudi Arabia.

“Artinya kini sangat mudah bagi warga dunia termasuk Indonesia untuk menjalankan ibadah Umrah dan itu yang sudah dinikmati para calon jemaah umrah dari seluruh dunia," jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) melarang umrah backpacker. Alasannya perjalanan umrah tak seperti perjalanan wisata ke luar negeri lainnya. Karena ada aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi.

“Banyak hal yang jadi pertimbangan pemerintah kenapa sebaiknya memang umrah backpacker itu dihindari. Jadi ada biro-biro umrah, travel perjalanan ibadah umrah, yang akan siap membantu umat untuk bisa menjalankan umroh dengan baik,” kata Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/2).