Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi menilai, AHY yang telah resmi bergabung di Kabinet Indonesia Maju tidak akan mengganggu kondusifitas pemerintahan yang tersisa sekitar 8 bulan lagi.
Pasalnya, Moeldoko yang di pertengahan tahun 2022 mengambil langkah hukum untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY, diperkirakan telah mengakhiri perseteruan pasca reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
"Bagi Moeldoko tentu saja perkembangan ini merupakan episode penutup terhadap manuver politiknya yang dianggap banyak pihak sebagai kudeta politik terhadap Partai Demokrat," kata Ade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).
Di samping itu, Ade menganggap masuknya AHY dalam kabinet menunjukkan pengakuan politik de facto sekaligus de jure tentang status Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
"Perkembangan tersebut menjadi babak baru sekaligus entry point bagi Partai Demokrat dan AHY sebagai bagian dari the ruling party di akhir periode Jokowi, dan kekuasaan jika Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024," tutur Ade.
"Bagi Jokowi, masuknya AHY merupakan bagian dari hubungan politik yang mutualistik mengingat dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan Prabowo-Gibran," tambahnya.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan prahara kudeta Partai Demokrat telah selesai lewat keputusan Jokowi mengangkat putra sulung Presiden keenam RI Presiden Joko Widodo tersebut menjadi Menteri ATR/BPN.
"Pada akhirnya, kubu Moeldoko akan realistis melihat perkembangan politik yang ada," demikian Ade.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo, ditafsirkan sebagai akhir cerita kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 
BERITA TERKAIT: