"Menindaklanjuti arahan presiden, pemerintah melalui BNPB memberi pengganti biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai Rp8 juta per hektare kepada setiap petani terdampak," katanya, di Kantor Kemenko PMK, di Jakarta.
Siaran pers dari Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi Kemenko PMK, Selasa (20/2), menyebutkan, berdasarkan data BNPB, tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian telah melanda mulai periode Januari hingga Maret 2023.
Akibatnya, ada 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi gagal panen (puso), dengan total lahan terdampak sekitar 54 ribu hektare.
Muhadjir juga menjelaskan, untuk penanganan puso 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
"Untuk mengantisipasi gagal panen 2024, pemerintah mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT Jasindo, dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama," jelasnya.
Senin (10/2), Kemenko PMK menggelar rapat yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli.
Hadir juga Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Laode Ahmad, Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu Putut S, serta Direktur Pengembangan Bisnis PT Jasindo, Diwe Novara, beserta jajaran.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah kembali memberi bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen. Kepastian itu disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: