“Modernisasi partai politik masih terkendala kemandiriannya, dan terbatas dalam hal anggaran. Jadi parpol belum mandiri dan masih terjadi turun tangan pemerintah untuk memberikan bantuan,” kata Plt Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh, Rully Defriza, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (29/1).
Dia menjelaskan, bahwa bantuan keuangan parpol diberikan secara proporsional, untuk tingkat provinsi disalurkan oleh Kesbangpol Aceh. Sementara DPRK kabupaten/kota diberikan oleh Kesbangpol daerah sesuai suara dan jumlah kursi.
“(Anggarannya mencapai) Rp5,1 miliar untuk 15 partai yang meraih kursi DPR Aceh dan diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Penggunaannya harus lebih besar ke pendidikan politik, sisanya lebih kecil dari operasional kantor,” jelasnya.
Menurut Rully, pemerintah melalui Kesbangpol Aceh menyalurkan anggaran sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK. Jika rekomendasi oleh BPK sudah keluar, maka kemudian baru diberikan ke parpol setiap tahunnya.
“Kesbangpol juga meminta bukti kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol. Hal itu sebagai tolok ukur untuk peningkatan kualitas. Tiap tahunnya juga dilaporkan kepada BPS, dalam hal indeks indikator pendidikan politik,” terang Rully.
Di samping itu, dalam upaya mencegah
money politic (politik uang) setiap tahun Kesbangpol memberikan pelatihan kepada pemilih pemula. Pada 2022 Kesbangpol melakukan kegiatan di Bener Meriah, Samar Kilang membentuk komunitas anti politik uang.
“Untuk mencegah
money politic, sepertinya tidak akan dilaksanakan. Sebab caleg terpilih sebelumnya sudah memupuk dan melakukan pembinaan terhadap pemilihnya sejak awal, sehingga ada caleg lain yang mencoba memainkan politik uang. Hal itu tidak efektif,” pungkasnya.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, menyebut bahwa partai politik (parpol) belum mandiri terkait dengan anggaran. Selama ini pemerintah memberikan dana kepada parpol secara proporsional. 
BERITA TERKAIT: