Pasangan Amin Dinilai Paling Kurang Peka terhadap Isu Hankam

Analis Geopolitik dan Pertahanan Keamanan, Yulis Susilawaty menyatakan masing-masing Capres-Cawapres 2024 perlu memiliki perspektif pertahanan nasional untuk kebutuhan geopolitik.

"Dalam building block geopolitik Indonesia, bisa dicatat isinya adalah persatuan dan kesatuan, bhinneka tunggal ika, nasionalisme atau kebangsaan, negara kebangsaan atau nation state, serta negara kepulauan," kata Yulis dalam diskusi bertemakan 'Meramal Masa Depan Geopolitik dan Hankam dari Visi Misi Capres 2024' yang diselenggarakan oleh IPI (Indonesian Public Institute) secara virtual, Jumat (5/1).

Kemudian, dia pun memetakan perspektif pertahanan keamanan dan geopolitik di dalam paparan visi dan misi masing-masing peserta Pilpres 2024, baik paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Untuk Anies bersama Muhaimin, menurut dia catatannya adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

Kemudian menjadi inisiator perdamaian negara tertindas; Mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia; Menginisiasi kerja sama hijau, penanganan perubahan iklim; dan meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam politik luar negeri.

Dalam catatannya, Yulis menyayangkan bahwa perspektif pertahanan dan keamanan dalam geopolitik tidak menjadi concern pasangan yang disingkat Amin tersebut.

Sehingga dia menilai bahwa tim Anies-Imin kurang peka dalam mengantisipasi ancaman pertahanan keamanan nasional dan geopolitik seperti paslon lain.

"Sayangnya mereka tidak membawa isu soal pertahanan dan modernisasi alutsista negara, lawan terorisme dan peningkatan kualitas badan siber," ujarnya.

Sementara untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, catatannya adalah pencegahan aksi terorisme, meningkatkan anggaran pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista); Dukungan kemerdekaan Palestina dengan memperjuangkan KBRI di Palestina; Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

Lalu untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, catatan Yulis adalah; Politik bebas aktif, mendukung perjuangan rakyat Palestina; Memperkuat diplomasi dan kedutaan besar untuk perlindungan pekerja migran; Modernisasi alutsista; dan Pembentukan angkatan siber TNI.

"Bagaimana ada perbedaan dan juga sangat mendasar," ucapnya.

Dalam perspektif pertahanan dan keamanan, dia juga menyinggung soal modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Bagi dirinya, modernisasi ini harus diperhatikan lebih lanjut dan serius oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan sistem pertahanan nasional lebih proper.

"Jadi alutsista tidak hanya sekadar digunakan saja, akan tetapi bisa memenuhi kebutuhan sistem pertahanan kita dengan baik," tuturnya.

Hal ini penting menurut Yulis, karena salah satu tujuan modernisasi alutsista adalah memaksimalkan sistem pertahanan negara. Dengan demikian kualitas pertahanan negara bisa memenuhi konsep pertahanan nasional.

"Tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," tandasnya.